.webp)
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru membentuk satuan tugas (satgas) terpadu untuk mengatasi banjir di Kota Palembang. Pembentukan satgas ini sebagai langkah untuk mengatasi persoalan klasik berupa lambannya koordinasi antarinstansi dalam menangani banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Palembang.
"Rapat khusus ini dari pagi sampai sore hari ini beragenda untuk merumuskan dan mengeksekusi dalam penanganan banjir di Kota Palembang serta infrastruktur lainnya baik itu yang berkenaan dengan kota, provinsi, maupun pusat," ujar Herman Deru kepada detikSumbagsel, Senin (4/5/2026).
Ia menegaskan, penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara sektoral karena berkaitan erat dengan berbagai kewenangan, mulai dari pemerintah kota, provinsi, hingga pusat. Oleh sebab itu, seluruh pihak harus bergerak dalam satu komando melalui satgas yang dibentuk.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diketahui, dalam rakor tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan turut mengundang tiga balai dari pemerintah pusat, yakni Bina Marga, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, dan Cipta Karya. Keterlibatan ketiga balai ini dinilai penting untuk memastikan sinkronisasi program dan percepatan penanganan infrastruktur.
Herman Deru menjelaskan, salah satu tantangan utama adalah pengelolaan sungai yang tersebar dalam berbagai kewenangan. Dari total 114 sungai di Palembang, sebanyak 11 berada di bawah kewenangan provinsi, 19 kewenangan pusat, dan sisanya menjadi tanggung jawab pemerintah kota.
"Ada 114 sungai di Kota Palembang, 11 kewenangan provinsi, 19 kewenangan pusat, sisanya kota. Ini semua saling berhubungan dan bermuara ke Sungai Musi. Jadi saya minta tidak ada birokrasi yang menghambat," katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut selama ini membuat penanganan banjir berjalan tidak optimal karena masing-masing pihak bekerja sesuai kewenangan tanpa koordinasi yang kuat. Dengan adanya satgas, diharapkan seluruh program penanganan dapat terintegrasi dan lebih efektif.
Selain fokus pada kelembagaan, rakor juga membahas langkah-langkah percepatan di lapangan, termasuk penanganan titik rawan banjir dan perbaikan infrastruktur pendukung.
Herman Deru menekankan bahwa setiap permasalahan yang sudah teridentifikasi harus segera ditindaklanjuti tanpa menunggu proses administratif yang berlarut-larut.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan penanganan banjir tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan, terutama dalam hal pengelolaan sampah.
Herman Deru mengingatkan masyarakat untuk berperan aktif mencegah banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan.
"Ini punya kita bersama, minimal sampah jangan dibuang sembarangan. Penyebab banjir bukan hanya kontur, tapi banyak karena sumbatan sampah," pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh Mutiara Helia Praditha peserta Program MagangHub Bersertifikat dari Kemnaker di detikcom.
