.webp)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai mengubah cara mendorong kinerja pemerintah daerah. Tak lagi hanya mengandalkan evakuasi dan teguran, kini insentif fiskal sebesar Rp 1 triliun disiapkan sebagai "umpan" agar daerah berlomba menunjukkan prestasi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pendekatan baru menitikberatkan pada pemberian penghargaan kepada daerah yang diikuti berhasil menghadirkan inovasi dan capaian kinerja.
"Daripada hanya menegur, kita sekarang dorong dengan insentif. Kita siapkan Rp 1 triliun untuk menstimulasi kinerja daerah," ujar Tito, ditemui usai menghadiri Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 di Palembang, Sabtu (25/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Program ini diawali dari wilayah Sumatera. Dalam tahap pertama tersebut, pemerintah memberikan hadiah finansial kepada daerah terbaik, dengan rincian Rp 3 miliar untuk juara pertama, Rp 2 miliar juara kedua, dan Rp1 miliar juara ketiga.
Penilaian dilakukan dalam sejumlah kategori strategis, mulai dari pengendalian inflasi, penurunan pengangguran, pengentasan kemiskinan dan stunting, hingga inovasi pembiayaan (creative financing).
Menurut Tito, insentif yang diberikan tidak sekadar simbol penghargaan, melainkan tambahan nyata bagi anggaran daerah.
"Ini langsung menambah kapasitas fiskal mereka. Bahkan satu daerah bisa menang di lebih dari satu kategori," katanya.
Ke depan, lanjut Tito, program serupa akan diperluas ke berbagai wilayah lain di Indonesia seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Pelaksanaannya akan dibagi dalam beberapa regional hingga akhir tahun.
"Tidak harus selalu di Palembang. Akan ada batch kedua dengan kategori berbeda," ujarnya.
Tito menilai masih banyak daerah yang memiliki kinerja baik, namun belum mendapat panggung apresiasi yang cukup. Karena itu, program ini diharapkan mampu memicu kompetisi positif antardaerah.
Ia juga menegaskan bahwa peningkatan kinerja daerah akan berdampak langsung pada capaian nasional.
"Indonesia itu gabungan dari 552 pemerintah daerah dan pusat. Kalau daerahnya maju, otomatis nasional juga ikut terdongkrak," ujarnya.
