.webp)
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan kebijakan penghematan bahan bakar minyak (BBM) tidak akan berdampak pada pelayanan publik. Kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Sumsel yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dipastikan tetap beroperasi normal.
"Penghematan BBM terhadap kendaraan dinas tidak akan dilakukan pada sektor khusus, seperti pelayanan publik, untuk layanan kesehatan tidak akan (berhemat BBM)," ujar Deru, Sabtu (21/3/2026).
Menurutnya, kebijakan efisiensi penggunaan BBM hanya akan diterapkan pada sektor-sektor yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat melalui work from home (WFH).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan, layanan penting seperti kesehatan, penanganan darurat, dan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas harus tetap berjalan tanpa hambatan dan menjadi prioritas.
"Yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat langsung, terutama kesehatan dan layanan dasar, itu tidak kita batasi," katanya.
Menurutnya, kebijakan ini efektif untuk diterapkan sehingga dia memastikan akan memberlakukannya di lingkungan Pemprov Sumsel.
"Ini efektif untuk menghemat BBM, jadi kita akan ikut kebijakan 1 hari WFH dalam sepekan," jelasnya.
Terkait berapa efisiensi yang akan didapatkan karena penerapan kebijakan itu, Deru mengaku belum menghitungnya.
"Saya belum hitung berapa jumlah kendaraan dinas yang operasional setiap hari, jika di WFH-kan berapa efisiensi yang bisa didapat. Saya perlu kajian lagi, nanti 1-2 hari lagi kalian tanyakan. Tapi ini pastinya efektif," ungkapnya.
Deru juga memastikan jika pasokan BBM di Sumsel saat ini dalam kondisi aman dan lancar. Khususnya pada momen arus mudik dan balik nanti.
"Saya tadi sudah tanyakan dengan pimpinan Pertamina Patra Niaga, pasokan BBM saat ini lancar. Alhamdulillah pasokan juga terjaga, kita tidak mendengar ada pemudik yang ke Sumsel dan melewati Sumsel tidak terbagi BBM. Kita harapkan pascaLebaran atau saat arus balik nanti tetap kondusif," tukasnya.
