Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berencana menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai langkah antisipasi efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM), menyusul dampak konflik global antara Israel-Amerika Serikat dan Iran.
Rencana tersebut muncul seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap potensi kenaikan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Hal itu dapat berdampak pada beban subsidi energi nasional.
"Iya, kita masih menunggu arahan untuk WFH," ujar Sekretaris Daerah Sumsel Edward Chandra saat dikonfirmasi, Jumat (20/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penghematan BBM perlu dilakukan agar kapasitas bahan bakar nasional mencukupi dan tak membebani anggaran. Opsi ini diambil untuk menekan konsumsi BBM.
Edward memastikan, langkah penghematan ini akan dibahas dalam rapat nanti di Pemprov Sumsel.
"Nanti dibahas segera setelah Lebaran, sambil menunggu arahan pemerintah pusat," terangnya.
Edward menilai, langkah efisiensi sudah dilakukan Pemprov Sumsel. Namun, efisiensi yang dilakukan berkaitan dengan kebijakan anggaran. Bukan karena imbas konflik di Timur Tengah.
"Pembatasan penggunaan kendaraan untuk perjalanan dinas, penghematan energi untuk di perkantoran dan semacamnya sebenarnya sudah kita lakukan sebelum ini," jelasnya.
"Kita masih belum tahu berapa persen efisiensi BBM yang akan kita lakukan dari penggunaan rata-rata harian di pemprov. Kita tunggu terlebih dahulu kebijakan dari pusat terkait penghematan BBM ini," sambungnya.
