.webp)
Palembang gagal meraih kota dengan penilaian tertinggi pelayanan publik dari Ombudsman RI dalam Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik 2025. Hal itu disampaikan melalui siaran langsung virtual atau daring, Kamis (29/1/2026).
Berdasarkan siaran langsung yang diikuti detikSumbagsel pada saluran YouTube Ombudsman RI, Pemerintah Kota (Pemkot) yang meraih Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik 2025 adalah Denpasar, Depok, dan Yogyakarta.
Kepala Inspektorat Kota Palembang Jamiah Haryanti menjelaskan penyebab Kota Palembang tidak masuk dalam salah satu kota peraih kualitas tertinggi tanpa maladmasnistrasi Ombudsman RI 2025 yakni terkendala beberapa pelayanan di antaranya di rumah sakit, dinsos dan pendidikan.
"Menangapi itu (tidak raih pelayanan terbaik), kan ada tiga ya yang dilihat untuk penilaian. Kemarin kita menghadapi persoalan pada Rumah Sakit Bari, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan Kota Palembang. Sementara, yang lainnya nggak, mereka hanya mengambil sampling pada tiga itu saja," katanya, usai mengikuti siaran langsung tersebut, dijumpai detikSumbagsel, Kamis (29/1/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jamiah menjelaskan bahwa penilaian dari Ombudsman dilakukan pada setiap tahunnya. Dia berharap, pada penilaian berikutnya, Kota Palembang mendapat nilai terbaik.
"Iya, kan penilaian tiap tahun. Kami sendiri berharap, agar pada tahun selanjutnya Kota Palembang mendapat hasil terbaik, itu aja ya," jelasnya.
Selain itu, Jamiah juga menyoroti hasil revitalisasi situs cagar budaya, yakni Makam Ario Damar, saat ini masih dalam tahap pemeriksaan dan belum selesai.
"Terkait itu (revitalisasi), masih kami periksa ya, prosesnya masih berjalan, dan belum selesai. Tapi secepatnya, akan kita tuntaskan," tegasnya.
Artikel ini ditulis oleh Aldekum Fatih Rajih, peserta magang Prima PTKI Kementerian Agama RI.
(csb/csb)
