PPPK Paruh Waktu Lengkap Pengertian, Status, Gaji-Tunjangan, dan Jam Kerja

Palembang -

Apa itu PPPK paruh waktu? istilah ini sempat ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu selain itu istilah ini berkaitan erat dengan status ASN. PPPK Paruh Waktu merupakan skema yang diterapkan pemerintah untuk mengakomodasi tenaga honorer dengan keterbatasan anggaran.

Mengacu pada laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja secara paruh waktu.

Penasaran dengan pengertian lengkap. status pekerjaannya, gaji dan tunjangan yang akan diterima, dan informasinya lainnya? berikut ini detikSumbagsel sajikan informasi tentang PPPK paruh waktu. Yuk, simak!

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Apa itu PPPK Paruh Waktu?

Mengacu pada Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025, PPPK Paruh Waktu merupakan ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.

Kepmen tersebut diteken pada 13 Januari 2025 dan menjadi dasar hukum pelaksanaan PPPK paruh waktu. Skema ini diberlakukan untuk menghindari pemutusan kerja atau PHK terhadap honorer.

Menariknya, pegawai PPPK Paruh Waktu memiliki peluang untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu apabila memenuhi evaluasi kinerja dan persyaratan administrasi.

Ketentuan PPPK Paruh Waktu

Terdapat tiga ketentuan utama yang perlu dipahami terkait PPPK paruh waktu:

1. Pengganti Tenaga Honorer

Sebelumnya, status ASN hanya terdiri dari PNS dan PPPK penuh waktu. Kini, PPPK paruh waktu hadir sebagai status baru yang berada di atas tenaga honorer.

2. Jam Kerja Berdasarkan Kesepakatan

Sebagai pegawai paruh waktu, jam kerja PPPK tidak sama dengan PNS atau PPPK penuh waktu. Jam kerja ditentukan berdasarkan kebutuhan instansi. Status ini memberi fleksibilitas karena pegawai masih diperbolehkan melakukan pekerjaan lain di luar tugas kedinasan.

3. Gajinya Lebih Rendah

Gaji PPPK paruh waktu umumnya lebih rendah dibandingkan PPPK penuh waktu. Besaran upah disesuaikan dengan tugas, bidang, dan kewenangan masing-masing pegawai, serta kemampuan anggaran instansi.

Status PPK Paruh Waktu

Meski berstatus paruh waktu, pegawai tetap akan memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP) seperti ASN pada umumnya. PPPK paruh waktu hadir sebagai solusi bagi instansi pemerintah yang membutuhkan tambahan tenaga ASN, tetapi terbatas dalam anggaran belanja pegawai. Selain itu status PPPK paruh waktu di atas status tenaga honorer.

Kewajiban PPPK Paruh Waktu

PPPK paruh waktu wajib menyusun sasaran kinerja pegawai (SKP) sesuai target yang disepakati dalam perjanjian kerja. Evaluasi kinerja tiga bulan dan tahunan akan dilakukan berdasarkan capaian kinerja organisasi. Selain itu, kewajiban lainnya yakni:

Setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah.
Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN.
Menjaga netralitas.

Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu

PPPK paruh waktu mendapatkan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah.

Pendanaan upah berasal dari sumber selain belanja pegawai. Selain upah, PPPK paruh waktu juga berhak mendapatkan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain upah, PPPK paruh waktu juga berhak mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai acuan berikut ini upah minimum 2025 di seluruh provinsi Indonesia yang dikutip dari detikEdu.

1. Pulau Sulawesi

Sulawesi Selatan dari Rp 3.434.298 naik menjadi Rp 3.657.527
Sulawesi Barat dari Rp 2.914.958 naik menjadi Rp 3.104.430
Sulawesi Tenggara dari Rp 2.885.964 naik menjadi Rp 3.073.551
Sulawesi Tengah dari Rp 2.736.698 naik menjadi Rp 2.915.000
Sulawesi Utara dari Rp 3.545.000 naik menjadi Rp 3.775.425
Gorontalo dari Rp 3.025.100 naik menjadi Rp 3.221.731

2. Pulau Jawa

DKI Jakarta dari Rp 5.067.381 naik menjadi Rp 5.396.761
Jawa Barat dari Rp 2.057.495 menjadi Rp 2.191.232
Jawa Tengah dari Rp 2.036.947 naik menjadi Rp 2.169.349
Jawa Timur dari Rp 2.165.244 naik menjadi Rp 2.305.985
Banten dari Rp 2.727.812 naik menjadi Rp 2.905.119
Daerah Istimewa Yogyakarta dari Rp 2.125.897 naik menjadi Rp 2.264.080

3. Pulau Kalimantan

Kalimantan Utara dari Rp 3.361.653 naik menjadi Rp 3.580.160
Kalimantan Timur dari Rp 3.360.858 naik menjadi Rp 3.579.313
Kalimantan Selatan dari Rp 3.282.812 naik menjadi Rp 3.496.195
Kalimantan Tengah dari Rp 3.261.616 naik menjadi Rp 3.473.621
Kalimantan Barat dari Rp 2.702.616 naik menjadi Rp 2.878.286

4. Pulau Sumatera

Sumatera Barat dari Rp 2.811.449 naik menjadi Rp 2.994.193
Sumatera Utara dari Rp 2.809.915 naik menjadi Rp 2.992.559
Sumatera Selatan dari Rp 3.456.874 naik menjadi Rp 3.681.570
Aceh dari Rp 3.460.672 naik menjadi Rp 3.685.616
Riau dari Rp 3.294.625 naik menjadi Rp 3.508.776
Lampung dari Rp 2.716.497 naik menjadi Rp 2.893.070
Bengkulu dari Rp 2.507.079 naik menjadi Rp 2.670.039
Jambi dari Rp 3.037.121 naik menjadi Rp 3.234.535
Kepulauan Riau dari Rp 3.402.492 naik menjadi Rp 3.623.654
Kepulauan Bangka Belitung dari Rp 3.640.000 naik menjadi Rp 3.876.600

5. Pulau Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku

Bali dari Rp 2.813.672 naik menjadi Rp 2.996.561
Nusa Tenggara Barat dari Rp 2.444.067 naik menjadi Rp 2.602.931
Nusa Tenggara Timur dari Rp 2.186.826 naik menjadi Rp 2.328.969
Maluku Utara dari Rp 3.200.000 naik menjadi Rp 3.408.000
Maluku dari Rp 2.949.953 naik menjadi Rp 3.141.700

6 Papua

Papua dari Rp 4.024.270 naik menjadi Rp 4.285.850
Papua Barat dari Rp 3.393.000 naik menjadi Rp 3.615.000
Papua Tengah dari Rp 4.024.270 naik menjadi Rp 4.285.848
Papua Pegunungan dari Rp 4.024.270 naik menjadi Rp 4.285.847
Papua Barat Daya dari Rp 3.293.500 naik menjadi Rp 3.614.000
Papua Selatan dari Rp 4.024.270 naik menjadi Rp 4.285.850

Jam Kerja PPPK Paruh Waktu

Jam kerja pegawai PPPK paruh waktu ditetapkan langsung oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Penetapan ini didasarkan pada karakteristik pekerjaan sekaligus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Dalam diktum keempat belas Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 dijelaskan: "PPK menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja PPPK paruh waktu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan."

Dengan demikian, jam kerja yang dimiliki lebih fleksibel dibandingkan PNS. Tetapi, pegawai dengan status ini hanya bisa dipekerjakan pada jabatan tertentu, yaitu:

Guru dan tenaga kependidikan
Tenaga kesehatan
Pengelola umum operasional
Tenaga teknis
Operator layanan operasional
Pengelola layanan operasional
Penata layanan operasional

Syarat Menjadi PPPK Paruh Waktu

Tidak semua orang bisa mendaftar sebagai PPPK paruh waktu. Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025 tentang Pengusulan PPPK paruh waktu, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

Merupakan pegawai non-ASN yang telah terdaftar dalam database BKN dan pernah ikut seleksi CPNS 2024, tetapi tidak lulus.
Termasuk pegawai non-ASN dalam database BKN yang mengikuti seleksi PPPK 2024, tetapi tidak bisa mengisi kebutuhan formasi.
Pendaftar yang sudah mengikuti seluruh rangkaian seleksi PPPK 2024, tetapi tidak mendapatkan penempatan karena keterbatasan kuota.
Rincian kebutuhan pegawai PPPK paruh waktu diusulkan oleh PPK di masing-masing instansi sesuai prioritas. Selanjutnya, Menteri PAN-RB yang berwenang menetapkan rincian kebutuhan tersebut.
PPPK paruh waktu merupakan solusi transisi bagi tenaga honorer agar tetap memiliki kepastian kerja, meski dengan jam kerja dan penghasilan yang disesuaikan kemampuan anggaran instansi.

Itulah dia informasi seputar PPPK paruh waktu yang penting untuk diketahui. Semoga bermanfaat!

Artikel ini ditulis oleh Bagus Rahmat Nugroho, peserta Program MagangHub Bersertifikat dari Kemnaker di detikcom.