.webp)
Kapolres Bangka Tengah (Bateng) AKBP Pradana Aditya Nugraha membantah tudingan anggotanya melakukan intimidasi terhadap masyarakat terkait rencana penambangan timah di Beriga. Adit menegaskan kehadiran aparat gabungan dari TNI/Polri serta Satpol PP mutlak dalam rangka pengamanan.
"Saya tegaskan tidak ada intimidasi, jauh dari kata intimidasi. Kegiatan yang kita laksanakan bersama semuanya bersifat dialogis," tegasnya kepada detikSumbagsel, Rabu (5/3/2025).
Adit pun menyayangkan jika kehadiran pihak kepolisian, TNI serta Satpol PP di wilayah Beriga dianggap melakukan intimidasi terhadap masyarakat. Dia menyebut hanya melakukan pengamanan terkait rencana penambangan oleh PT Timah (TINS), selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kehadiran kita di lokasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Tugas kita mengamankan kegiatan pemerintahan, kegiatan BUMN bahkan kegiatan swasta pun diamankan, termasuk masyarakat," jelasnya.
"Sangat disayangkan mana kala ada pihak-pihak yang menganggap kehadiran kami di Beriga sebagai (bentuk) intimidasi," timpalnya.
Ia kembali menegaskan kegiatan patroli yang dilakukan bersama tim itu sifatnya dialogis dan mengedepankan kepentingan bersama.
"Patroli yang dilaksanakan oleh anggota kita ini semuanya patroli dialogis. Kan kita berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Maka supaya objektif sebetulnya tinggal dilihat ada tidak masyarakat di sekitar sini merasa terintimidasi," tegasnya.
Menurutnya, kabar tersebut tak berdasar. Apalagi hanya mendengarkan satu pihak tanpa turun dan mengecek langsung kondisi ke lapangan.
"Jika hanya mendengar dari satu pihak kemudian dia mengeluarkan statement yang demikian itu sangat disayangkan. Artinya, tidak melihat kondisi faktual yang ada, objektivitas dia dalam melihat persoalan berarti sangat diragukan, hanya berdasarkan pendapat salah satu pihak," katanya.
"Kalau kita ini kan kepolisian, tapi dari daya dukung tugas pokok kami terhadap satu proses bisnis dunia usaha itu kita melengkapi dari sisi infrastruktur keamanan," tambahnya.
Sementara itu, Departement Head Corporate Communication PT Timah Anggi Siahaan menjelaskan pihaknya terus berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola perusahaan termasuk perihal kemitraan penambangan bagi kelompok masyarakat. Kata dia, pola kemitraan ini dengan mengedepankan aspek keberlanjutan.
Kata dia, kemitraan penambangan timah yang dilaksanakan PT Timah bisa melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun dengan kelompok masyarakat yang memenuhi aturan yang berlaku.
"Untuk program kemitraan tambang dengan perlibatan masyarakat langsung ini kita akan coba di Batu Beriga. Di mana nantinya, PT Timah akan menambang sendiri dengan melibatkan masyarakat lokal dalam aktivitasnya," jelasnya.
Kata Anggi, setiap alat produksi ponton yang akan beroperasi di Perairan Beriga akan melibatkan dua orang tenaga kerja lokal.
"Formulasinya, adalah kebutuhan tenaga kerja di alat produksi ponton yang akan beroperasi di Batu Beriga terdiri dari masyarakat lokal, operator PIP, dan pengawas. Untuk itu akan terus kita jaga agar pola ini dapat berjalan dengan baik, kondusif dan saling memperkuat," ungkapnya.
Nantinya, sambungnya, pihak perusahaan akan melakukan pendampingan kepada mitra dalam hal ini BUMDes termasuk dalam hal perizinan, aspek teknis, hingga penerapan standar keselamatan dan lingkungan.
"Sehingga program kemitraan ini bisa mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dan mendorong pendapatan desa," ujarnya.
"Pola kemitraan ini diharapkan menjadi solusi inovatif dalam tata kelola pertambangan yang lebih baik, sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Dengan adanya kerja sama yang sinergis, PT Timah optimistis dapat menciptakan ekosistem pertambangan yang lebih berdaya guna dan berkelanjutan bagi semua pihak," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, polisi akhirnya menarik ratusan personel gabungan yang mendirikan pos pengamanan terkait rencana akan dimulainya penambangan oleh PT Timah.
Pos pengamanan ini untuk mengantisipasi kejadian serupa yakni gesekan antar warga pro dan kontra. Bahkan, sempat ada satu keluarga diusir karena mendukung rencana aktivitas penambangan tersebut.
(csb/csb)
