.webp)
Aksi ribuan mahasiswa berunjuk rasa menolak revisi UU Pilkada di DPRD Bengkulu diwarnai tendangan. Pelakunya seorang oknum honorer DPRD Provinsi Bengkulu. Mereka meminta agar oknum honorer tersebut diberhentikan atau dipecat.
Insiden itu disebut terjadi pada Rabu (21/8) saat para mahasiswa pertama kali menggelar aksi. Penolakan revisi UU Pilkada berlanjut hingga hari Jumat (23/8), kali ini ditambah dengan tuntutan agar oknum honorer yang menendang mahasiswa Rabu kemarin agar bertanggung jawab.
Pantauan detikSumbagsel, dalam orasinya para mahasiswa yang berunjuk rasa meminta oknum berinisial YR tersebut dihadirkan untuk meminta maaf di depan mahasiswa secara langsung. YR kemudian betul-betul dihadirkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat oknum tersebut meminta maaf, sempat terjadi keributan ratusan mahasiswa. Mereka berteriak dan beberapa mencoba melempar sesuatu ke arah oknum honorer. Beruntung kericuhan tersebut berhasil diredam oleh polisi yang berjaga.
"Saya selaku sekuriti DPRD Provinsi hanya bertugas mengamankan aset DPRD karena mahasiswa bertindak anarkis, dan saya meminta maaf kepada seluruh mahasiswa atas tindakan saya kemarin," kata YR di hadapan para pengunjuk rasa.
Usai penyampaian permintaan maaf itu, oknum honorer langsung diarahkan masuk ke gedung DPRD demi menghindari massa. Para mahasiswa pun melanjutkan aksi dengan tuntutan agar putusan MK Nomor 60 dan 70 dilaksanakan, serta membatalkan revisi UU Pilkada.
Sebanyak kurang lebih 1.000 mahasiswa dari berbagai kampus itu menyuarakan apa yang telah dilakukan DPR melukai demokrasi di Indonesia. Mereka meminta agar Presiden Joko Widodo berhenti menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan keluarga.
"Stop pelanggaran demokrasi yang telah dilakukan segala upaya melenggangkan politik dinasti dengan menggunakan kekuasaan," kata Ridhoan, salah satu koordinator aksi dalam orasinya.
Ridhoan menyatakan hari ini adalah lanjutan atas aksi yang sebelumnya mereka lalukan, sebagai bentuk prihatin para mahasiswa atas apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi.
"Kita prihatin terhadap apa yang dilakukan Presiden Jokowi, mulai dari politik dinasti, ubah mengubah undang-undang di MK bahkan di MA," kata Ridhoan.
(des/des)
