.webp)
Polda Sumatera Selatan dengan tegas telah melarang penggunaan musik remix saat hajatan. Hal itu sebagai upaya mengantisipasi adanya aksi kriminalitas dan hal yang tak diinginkan.
Larangan itu dikecualikan apabila masyarakat mengantongi surat izin dari polisi. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Sunarto menyebut, pihaknya akan menindak tegas dan melakukan upaya penegakan hukum apabila masih ada masyarakat yang nakal.
"Kita akan melakukan penegakan hukum yang berlaku apabila hal tersebut masih terjadi (penggunaan musik remix tanpa izin)," kata Sunarto, Kamis (16/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sunarto menjelaskan, pada saat pemilik hajatan mengajukan izin kepada pihak yang berwenang maka pihaknya akan memberikan pengamanan. Namun kegiatan yang diperbolehkan atau batasan harus sesuai dengan isi surat izin yang dikeluarkan.
"Kalau mereka ada mengajukan izin, maka konsekuensi dari izin itu kita berikan pengamanan, diminta tidak diminta kita tetap berikan pengamanan. Hal tersebut dilakukan agar izin tersebut tidak disalahgunakan," lanjutnya.
Sunarto menjelaskan, pengamanan diberikan sebab pada saat penggunaan musik remix ketika hajatan ada indikasi penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya.
"Kembali kita sampaikan polisi tidak bisa bekerja sendiri dalam penanganan penggunaan musik remix yang masih marak ini," ujarnya.
Sunarto mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat desa untuk bekerja sama dalam mengedukasi kepada masyarakat agar masyarakat tertib terhadap aturan yang berlaku.
"Itu semua tugas kita dan kewajiban kita untuk saling mengedukasi karena ini masyarakat kita. Sebab untuk tertib tidak bisa dilakukan oleh satu instansi namun harus bersama-sama," tutupnya.
(dai/dai)
