Beberapa ketua partai politik (parpol) di Sumatera Selatan (Sumsel) gagal menjadi anggota dewan saat mengikuti pemilihan legislatif (Pileg) 2024. Mereka kalah bersaing dengan caleg separtai hingga total suara tidak memenuhi raihan kursi.
Tidak hanya partai kecil, ketua partai besar seperti Golkar pun tidak lolos ke Senayan. Ketua DPD Golkar Sumsel, Bobby A Rizaldi dipastikan gagal kembali ke Senayan untuk periode ke-4 karena suaranya tak bisa bersaing dengan caleg separtai dengannya Dewi Yustisiana. Golkar di Dapil Sumsel II hanya dapat 1 kursi.
Anggota Komisi I DPR RI itu hanya meraih 92.011 suara. Suaranya lebih rendah dari Dewi yang mencapai 115.429 suara. Dewi juga menyingkirkan petahana lain, Tofan Maulana yang hanya raih 83.195 suara. Raihan suara Dewi di luar dugaan DPD Golkar Sumsel.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar Sumsel, Islan Hanura mengatakan, Golkar dalam Pileg DPR RI Dapil Sumsel II hanya mendapat 1 kursi. Berbeda dengan Dapil Sumsel I, Golkar mendapat 2 kursi
"Iya, Golkar dapat 1 kursi (Dapil Sumsel II), di Dapil II kita bisa 2 kursi. Di Dapil I ada Kahar Muzakir dan Yudha Novanza Utama, sedangkan Dapil Sumsel II ada Dewi Yustisiana," ujar Islan, Kamis (12/3/2024).
Capaian itu tak memenuhi target 4 kursi DPR RI yang diminta Ketum Golkar Airlangga Hartarto saat berkunjung ke Palembang.
"Dalam penghitungan di tingkat KPU RI, Golkar hanya mampu meraih 3 kursi sama seperti Pileg sebelumnya. Tapi yang namanya target boleh-boleh saja tidak tercapai karena kita juga harus sadari bahwa pertarungan Pileg kali ini agak anomali," ungkapnya.
Ia menduga, banyak kecurangan yang terjadi seperti penggelembungan suara, money politics dan sebagainya. Anomali yang terjadi itu mengorbankan Ketua DPD Golkar Sumsel Bobby A Rizaldi tidak lolos ke Senayan.
"Ya, suara beliau (Ketua DPD Golkar) kurang, itu makanya saya katakan anomali. Di luar perhitungan kita, padahal beliau turun ke lapangan, sosialisasi dan menemui masyarakat. Hanya saja, anomali seperti serangan fajar, tengah malam dan siang susah untuk dibuktikan," ungkapnya.
Islan menyebut, cukup banyak temuan oleh timnya di lapangan. Ia menilai hal itu merusak demokrasi. Pelanggaran itu disebutnya sudah dilaporkan ke pihak terkait, hanya saja pihaknya mengaku sulit dalam pembuktian.
(mud/mud)