.webp)
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Musi Banyuasin (Muba) merespons singkat beredarnya rilis survei elektabilitas Penjabat Bupati Muba Apriyadi. Survei Lembaga Kajian Publik Independen (LKPI) itu sendiri diketahui diunggah di grup WhatsApp Rilis Pemkab Muba.
Sejumlah pihak menilai penyebaran survei elektabilitas oleh perangkat pemerintahan tidak etis. Kepala Diskominfo Muba Heryadi Sinulingga irit bicara dikonfirmasi mengenai hal tersebut.
"No comment. Tidak bisa kita jawab itu, tidak boleh. No comment terkait itu. Tanya ke LKPI-nya saja," kata Lingga yang tengah berada di Jakarta saat dikonfirmasi, Kamis (7/3/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lingga menilai tidak ada masalah dalam penyebaran rilis tersebut. Dia malah mempertanyakan pihak yang mempermasalahkan hal tersebut. Sebab menurutnya, tidak ada protes dalam grup.
"Terus kenapa memang kalau kayak gitu (menyebarkan survei LKPI), masalahnya di mana? Tidak ada di grup itu yang kayak kamu ini, jujur saja. Siapa yang mau menaikkan, silakan. Itu cerudikan (usil) namanya, pasti digoreng-goreng itu nanti," tegasnya.
Dalam rilis yang beredar, disebutkan Pj Bupati Muba Apriyadi unggul secara elektabilitas jelang Pilkada 27 November 2024 mendatang. Apriyadi sendiri menjadi penjabat selama 1 tahun 8 bulan dan disebut-sebut meraih peringkat 4 penjabat bupati terbaik di seluruh Indonesia. Hal itu diyakini berpengaruh terhadap elektabilitasnya.
Pengamat Politik Universitas Sriwijaya M Haekal Al Haffafah mengkritik beredarnya rilis tersebut melalui grup milik dinas. Dia menegaskan tidak seharusnya dinas bekerja dalam nuansa politik.
"Tidak boleh dinas itu menjadi infrastruktur politik, apalagi Pj Bupati. Boleh saja dalam rilis ditampilkan kritik, misal angka pengangguran dan sebagainya. Kalau menampilkan elektabilitas dalam kontes untuk pilkada masih panjang," jelasnya, Kamis (7/3/2024).
(des/mud)
