Hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (HUT PDIP) dirayakan setiap tanggal 10 Januari. Perayaan HUT PDIP selalu mengusung tema khusus yang berkaitan dengan sejarah.
Seperti pada tahun 2024 ini, HUT PDIP mengangkat tema tentang perlawanan terhadap orde baru. Pemilihan tema tersebut berkaitan dengan perjalanan panjang PDIP yang sudah ada sejak tahun 1927.
Lantas bagaimana perjalanan PDIP hingga berusia 51 tahun ini? Yuk simak ulasan tentang sejarah dan tema perayaan yang dikutip detikSumbagsel dari situs resmi PDIP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejarah PDIP
Kiprah PDIP sebagai partai politik dimulai sejak tahun 1927 dengan nama berbeda. Permulaan itu dilakukan oleh presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno.
Seiring berjalannya waktu, tahta Soekarno turun kepada anak keduanya, Megawati Soekarnoputri yang dipercaya sebagai ketua umum hingga saat ini. Berikut ini sejarah PDIP berdasarkan tahun perjalannya.
1. Tahun 1927
PDIP lahir sebagai partai politik tidak secara langsung alias melalui perantara. Runutan awal bermula dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927.
2. Tahun 1973
Setelah 46 tahun PNI berdiri, titik awal kelahiran PDIP mulai direncanakan. Pada tahun 1972, PNI memutuskan untuk bergabung dengan beberapa partai seperti Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik.
Partai-partai tersebut melakukan kesepakatan untuk bersatu dan membuat nama baru menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Keputusan itu terjadi pada tanggal 10 Januari 1973.
3. Tahun 1993
Pembentukan awal PDI diwarnai dengan konflik internal yang semakin memuncak karena adanya intervensi dari pemerintah. Persoalan itu akhirnya menemukan solusi dengan mengusung Megawati Soekarnoputri menjadi ketua umum (Ketum) PDI.
Dukungan untuk Megawati ternyata tidak sejalan dengan keinginan pemerintah Soeharto, sehingga diterbitkan surat larangan saat Kongres Luar Biasa (KLB) 2-3 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.
Ternyata, pemerintah Soeharto bak tersudut karena keinginan peserta KLB bertolak belakang. Mereka menyatakan dukungan untuk Megawati menjadi ketum. Hingga pada akhirnya, secara de facto Megawati dinobatkan sebagai Ketum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI periode 1993-1998.
Lalu pada Musyawarah Nasional (Munas) 22-23 Desember 1993 di Jakarta, Megawati Soekarnoputri dikukuhkan menjadi Ketum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI secara de jure.
4. Tahun 1996
Meski Megawati sudah dikukuhkan, konflik internal PDI masih memanas hingga diadakan Kongres pada 22-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan. Pendukung Megawati melakukan unjuk rasa di tanggal 20 Juni 1996 dan terjadi bentrok dengan aparat keamanan.
Tiga pekan berlalu, tepat pada 15 Juli 1996 pemerintah Soeharto mengeluarkan keputusan yang mencengangkan yakni mengukuhkan Suryadi sebagai Ketum DPP PDI.
Keputusan tersebut memancing kemarahan pendukung Megawati hingga menggelar Mimbar Demokrasi pada 27 Juli 1996 di halaman kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat.
Di sela-sela itu, muncul rombongan berbaju merah kubu Suryadi dan terjadi bentrok dengan pendukung Megawati. Kejadian itu dikenal dengan nama Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau peristiwa Kudatuli.
5. Tahun 1998
Usai peristiwa Kudatuli, PDI yang di bawah pimpinan Suryadi mengalami nasib miris, sebab hanya mendapatkan 11 kursi di DPR. Kondisi tersebut terjadi lantaran pemerintah Soeharto lengser pada reformasi 1998.
Sementara PDI yang di bawah pimpinan Megawati semakin kuat di saat Suryadi melemah. Hingga akhirnya, Megawati diputuskan sebagai ketum DPP PDI periode 1998-2003 pada Kongres ke-V di Denpasar, Bali. Saat itulah nama PDI Perjuangan tercipta karena karena ingin mengikuti pemilihan umum.
Tema HUT PDIP ke-51
Dikutip dari detikNews, perayaan HUT PDIP ke-51 mengusung tema 'Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang'. Tema itu dijadikan sebagai bentuk semangat atau spirit dari PDIP sebagai partai dari rakyat.
Selain itu, tema tersebut mengenang tradisi perlawanan terhadap pemerintah otoriter Orde Baru (Orba) yang memiliki rekam jejak panjang sebelum kemerdekaan Indonesia. Penjelasan tersebut disampaikan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Begitulah ulasan tentang sejarah PDIP yang kini berusia 51 tahun. Semoga artikel ini bermanfaat ya detikers.
(des/des)