.webp)
Dilantik pada 7 Juli 2021, Al Haris menjadi orang nomor satu di Provinsi Jambi. Namun masa kepemimpinannya tidak akan genap lima tahun. Kendati demikian, pengamat menilai Al Haris cukup sukses membawa Jambi lebih baik dengan masa jabatannya yang singkat.
"Terkait dengan Pak Gubernur Al Haris dalam memimpin Jambi, saya pikir kita harus melihat secara objektif bahwa jabatan dia sebagai gubernur itu tidak genap lima tahun, karena ada pemilihan serentak," jelas Direktur Eksekutif Lembaga Riset Sosial Politik Publik Trust Issue, Dr. Pahrudin kepada detikSumbagsel, Kamis (2/11/2023).
Selain faktor masa jabatan di atas, Pahrudin menyebut adanya pemilihan suara ulang (PSU) cukup berpengaruh pada linimasa perencanaan Al Haris sebagai gubernur. Dilema tersebut diakui Pahrudin sempat membuat langkah Al Haris sebagai gubernur terseok-seok. Apalagi ditambah dengan situasi pandemi Covid-19 yang mengharuskan realokasi anggaran.
"Wacana pembangunan yang telah direncanakan itu tidak begitu banyak tersedia dalam visi-misinya. Itu dari segi objektif yang perlu kita pahami ketika kita menilai bagaimana sebetulnya pembangunan di masa Gubernur Al Haris ini," lanjut akademisi Universitas Nurdin Hamzah Jambi itu.
Permasalahan lain yang cukup pelik dalam masa kepemimpinan Al Haris adalah batu bara. Pemprov dituntut untuk dapat mengatasi persoalan lalu lintas angkutan batu bara dengan cara membangun jalan khusus serta melakukan intervensi melalui kebijakan sesuai domain Pemprov.
"Padahal persoalan batu bara ini kita tahu sepenuhnya bukanlah wewenang daerah ataupun gubernur. Itu adalah domainnya pusat melalui kementerian sehingga tidak bisa 100 persen bagi dia mengambil langkah-langkah mengelola batu bara, cuma bisa mengelola soal lalu lintas," paparnya.
Pahrudin mengapresiasi program unggulan Al Haris yang tercakup dalam Jambi Mantap. Di dalamnya termasuk pendidikan, UMKM, kesehatan, dan kesejahteraan petani.
"Dari program unggulan ini tentunya dapat kita apresiasi. Untuk pendidikan saja kita sudah mengetahui soal beasiswa bagi mashsiswa Jambi, baik S1, S2, dan S3," ungkapnya.
Kemudian selama 2023, sudah ada 1.461 unit usaha mikro yang mendapat bantuan dengan total anggaran mencapai Rp 20 miliar. Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi juga memiliki program subsidi BPJS Kesehatan bagi keluarga miskin dengan anggaran sebesar Rp 53 miliar.
"Hanya saja pembangunan infrastruktur Jambi saat ini memang belum 100 persen, namun itu sedang berproses dan sebagian sudah berjalan. Apalagi masa kepemimpinan Gubernur Jambi Al Haris tidak genap selama lima tahun kepemimpinan," jelasnya.
(des/des)
