.webp)
Video polisi mengamankan dan membubarkan aksi warga yang memblokir jalan karena perselisihan dengan PT FPIL berbuntut panjang. Gubernur Jambi Al Haris mengaku tak bisa banyak berkomentar, namun ia minta dilihat secara jernih.
"Saya belum mengetahui kejadian awalnya seperti apa karena saya belum mendapatkan laporannya. Apalagi saya juga belum melihat langsung seperti apa kejadiannya jadi saya belum bisa berkomentar karena apa? Karena saya belum mengetahui bagaimana ceritanya," kata Al Haris kepada detikSumbagsel, Jumat (21/7/2023) tadi malam.
Namun dari itu, Al Haris menyikapi soal adanya kaitan konflik lahan antara masyarakat dan PT FPIL atau Fajar Pematang Indah Lestari di Desa Teluk Raya Dusun Pematang Bedaro Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mengenai soal adanya konflik lahan saya ingin menyampaikan biasanya persoalan seperti ini harus kita lihat lagi apa pemicu nya itu yang harus kita lihat lagi," ujar Al Haris.
Terpisah, Anggota DPRD Provinsi Jambi Abun Yani menanggapi aksi tersebut. Bagi dia, langkah polisi kepada warga yang melakukan aksi itu harusnya tak terjadi.
"Tentunya ini sangat kita sayangkan adanya kejadian itu, karena bagi saya langkah seperti itu terlihat terburu-buru. Jadi seharusnya banyak hal yang mesti dilakukan ya dengan cara negosiasi dan sebagainya," kata Abun Yani.
Abun Yani menilai bahwa harusnya polisi bisa lebih sabar. Namun dia juga menyoroti soal adanya kasus konflik lahan yang banyak terjadi antara perusahaan dan masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi saat ini.
"Mengenai adanya konflik lahan agar tidak ada terjadi secara berkelanjutan mestinya persoalan konflik lahan ini harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah itu terutama," sebut dia.
Terlepas hal itu pula, Abun Yani juga merespon langkah polisi kala itu mengamankan warga yang lakukan aksi. Harusnya selain mengenai soal aksi, mestinya persoalan hak perusahaan PT FPIL juga ditindaklanjuti.
"Kalau mau menegakkan hukum saya rasa itu tugasnya dari pihak kepolisian ya, namun saya juga minta polisi juga harus usut soal asal usul PT FPIL ini atas hak atas tanah itu dari mana. Jika dia jual beli maka cari tahu dari mana dia bisa jual beli tanah itu, dan apakah sah jual-beli itu secara hukum silahkan juga kejar soal PT FPIL ini pula karena dia berada di tanah adat," terang Abun Yani.
"Saya minta lagi dengan pihak kepolisian apapun yang ada dengan kejadian ini saya minta mohon sabar, apapun yang terjadi dengan soal aksi seperti ini libatkan tokoh adat atau libatkan pula DPRD baik di wilayah itu atau DPRD dari dapil sana agar dapat menyejukkan suasana agar kedepan tidak ada lagi konflik yang seperti ini," lanjut dia.
Polisi Jawab Alasan 26 Orang Diamankan saat Aksi
Kabid Humas Polda Jambi Kombes Mulia Prianto mengatakan diamankannya 26 warga itu disebut demi kebaikan. Sebab saat itu situasi sudah memanas sehingga perlu diambil tindakan.
"Pihak Kepolisian tentunya berharap, warga Pematang Bedaro tidak melakukan kembali aksi tersebut. Semoga bisa dibicarakan dengan baik dengan PT FPIL, Polda Jambi tentunya akan mengawal seluruh proses hingga permasalahan selesai agar tidak terjadinya kericuhan dan gangguan Kamtibmas lainnya," kata Kombes Mulia dalam keterangan tertulis yang diterima detikSumbagsel, Jumat (21/7/2023).
Mulia mengatakan bahwa seluruh warga telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Warga yang diamankan itu bahkan beragam mulai dari ibu-ibu, anak-anak, hingga pria.
"Benar, seluruh warga telah dipulangkan usai dimintai keterangannya, 26 warga dipulangkan secara bertahap, kita utamakan anak-anak dan ibu-ibu terlebih dahulu. Baru para warga laki-lakinya," jelas Mulia
Berdasarkan pemeriksaan, didapatkan beberapa nama yang akan dipanggil pihak kepolisian terkait aksi tersebut. Bahkan dari informasi yang didapat nama-nama tersebut berasal dari kelompok tani.
(ras/ras)
