Alasan 270 Guru Honorer Bone Minta Diprioritaskan Jadi PPPK Tanpa Tes

Alasan 270 Guru Honorer Bone Minta Diprioritaskan Jadi PPPK Tanpa Tes

Agung Pramono - detikSulsel
Rabu, 03 Apr 2024 09:00 WIB
Pj Bupati Bone menerima aspirasi dari guru honorer di kantor Bupati Bone.
Foto: Pj Bupati Bone menerima aspirasi dari guru honorer di kantor Bupati Bone. (Agung Pramono/detikSulsel)
Bone -

Sebanyak 270 guru honorer Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), meminta diprioritaskan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa tes dengan alasan sudah memenuhi passing grade atau nilai ambang batas. Namun Pemkab Bone masih mempertimbangkan kemampuan keuangan untuk mengakomodir permintaan tersebut.

Aspirasi itu disampaikan para guru honorer di hadapan Pj Bupati Bone Andi Islamuddin di kantor Bupati Bone, Selasa (2/4). Mereka turut menyoroti Pemkab Bone tidak menerima formasi guru PPPK tahun ini.

"Kami lolos passing grade waktu tes PPPK 2023 cuman tidak ada formasi tahun ini," kata salah satu guru honorer, Andi Yana Yusuf dalam pertemuan itu, Selasa (2/4/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Andi Yana berharap Pemkab Bone mempertimbangkan indikator tersebut. Mereka sisa menunggu pemerintah menyediakan formasi kebutuhan ASN khusus guru yang lebih besar.

"Kami minta yang lolos passing grade bisa diprioritaskan, agar ketika ada formasi langsung diakomodir tanpa seleksi," tuturnya.

ADVERTISEMENT

Dia mengklaim, tercapainya passing grade itu menjadikan guru honorer memenuhi syarat untuk lolos dalam seleksi PPPK. Hanya saja mereka belum diakomodir karena keterbatasan kuota formasi guru.

"Ketika ada formasi bisa saja langsung diakomodir 270 orang guru honorer ini. Maksudnya bisa sebagai daftar tunggu kuota PPPK guru," ujar Andi Yana.

Guru honorer lainnya, Elis Jumiati menyoroti penerimaan PPPK tahun ini yang hanya difokuskan untuk tenaga teknis. Dia heran Pemkab Bone tidak mengusulkan kebutuhan formasi guru untuk rekrutmen ASN.

"Apalagi kami dengar tahun ini yang dibuka hanya formasi tenaga teknis. Kami sudah 20 tahun mengabdi, sementara ada yang baru masuk dan pengabdian tak lama langsung terakomodir dan kami tersingkir," ucap Elis.

Elis pun meminta komitmen pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan para tenaga honorer. Mereka sudah lama menanti untuk diangkat menjadi PPPK namun justru formasinya tidak tersedia.

"Besar harapan kami dibuka kuota tenaga guru dan meng-cover kami yang lulus ujian. Status kami sudah melewati nilai passing grade, hanya karena tak ada formasi makanya kami tidak terakomodir," harapnya.

Sementara itu, Pj Bupati Bone Andi Islamuddin mengapresiasi pengabdian guru honorer selama ini. Dia memastikan guru honorer tetap menjadi prioritas untuk diangkat menjadi PPPK secara bertahap.

"Kami mengapresiasi pengabdian para teman-teman guru, dan harapan para guru honorer sama dengan harapan kami. Kami ingin semua guru honorer terangkat jadi ASN," sebut Andi Islamuddin.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Pemkab Bone Akui Anggaran Terbatas

Andi Islamuddin mengakui Pemkab Bone tidak membuka formasi PPPK guru tahun ini karena keterbatasan anggaran. Namun dia berdalih sudah mengangkat ribuan guru honorer pada rekrutmen ASN beberapa tahun sebelumnya.

"Kendala Pemkab Bone adalah pembiayaan. Guru PPPK yang sudah diangkat 3.400 tahun 2023 kemarin, itu anggaran yang harus dikeluarkan sebanyak Rp 120 miliar per tahun," kata Andi Islamuddin.

Menurut dia, besarnya kuota formasi guru yang diterima turut membebani kemampuan keuangan daerah. Dengan begitu, formasi kebutuhan ASN yang diusulkan tiap tahun harus mempertimbangkan kemampuan APBD.

"Tentu kita berharap honorer berkurang dengan pengangkatan besar-besaran kemarin, tapi nyatanya honorer malah bertambah, dan ini disebabkan karena tidak pernah berhenti pengangkatan," imbuhnya.

Pj Sekda Bone Andi Muhammad Guntur mengemukakan, Pemkab Bone sudah berupaya agar guru honorer yang terdata saat ini bisa diangkat menjadi PPPK. Apalagi KemenPAN-RB sudah mengamanahkan agar tidak ada lagi status pegawai non-ASN.

"Di sisi lain kita dihadapkan pada masih ada guru yang belum terangkat dan di sisi lain kita terkendala anggaran," ungkap Andi Guntur.

Andi Guntur menambahkan, penentuan kelulusan PPPK mengacu pada sistem perangkingan. Guru honorer dengan ranking tertinggi dari akumulasi seleksi kompetensi yang menjadi prioritas untuk diterima.

Hal ini juga melihat dari kuota formasi PPPK yang tersedia. Sebagai contoh kata Andi Guntur, ada 706 pelamar pada rekrutmen PPPK guru tahun 2023 namun semua tidak bisa diterima karena kuota yang tersedia hanya 410 formasi.

"Bukan passing grade tolak ukur kemarin. Tetapi kita lihat perangkingan guru, jadi otomatis yang tercover 410 orang saja," pungkasnya.

Halaman 2 dari 2
(sar/ata)

Hide Ads