.webp)
Calon Gubernur Sulawesi Selatan (Cagub Sulsel) nomor urut 1, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto terlibat saling sindir dengan Cagub Sulsel nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman saat debat kedua Pilgub Sulsel 2024. Keduanya saling tuding terkait penyebab Stadion Mattoanging dan Stadion Barombong di Kota Makassar mandek.
Saling sindir tersebut terjadi dalam sesi tanya jawab debat kedua Pilgub Sulsel 2024 yang berlangsung di Hotel Claro Makassar, Minggu (10/11/2024). Perselisihan bermula saat calon wakil gubernur Sulsel nomor urut 1, Azhar Arsyad diberi kesempatan oleh moderator untuk mengajukan pertanyaan terkait sub tema infrastruktur.
"Seperti kita ketahui di era bapak (Andi Sudirman Sulaiman), stadion itu dibongkar, Stadion Mattoanging. Pertanyaannya, kenapa tidak dibangun-bangun? Padahal (Stadion) Barombong juga begitu. Jadi mohon penjelasannya," tanya Azhar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diketahui, Stadion Mattoanging dirobohkan pada 21 Oktober 2020 di era kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman. Rencana itu diiringi niat menjadikan stadion itu berstandar internasional dengan proyeksi anggaran Rp 1,1 triliun untuk kapasitas 40.000 penonton.
Belakangan, Nurdin Abdullah terjerat kasus hukum sehingga kepemimpinan Sulsel diambil alih Andi Sudirman Sulaiman (ASS). Namun sampai masa jabatan Andi ASS berakhir 5 September 2023, Stadion Mattoanging belum juga dibangun.
Pemprov Sulsel sempat menganggarkan pembangunan Stadion Mattoanging di APBD 2021 sebesar 66,2 miliar dan APBD 2022 Rp 67 miliar. Namun anggarannya tidak terealisasi gegara tender gagal dengan dalih perusahaan yang ikut lelang tidak memenuhi kualifikasi.
"Paling pasti kami mau sampaikan, kita sudah pernah melelang dua kali (pembangunan Stadion Mattoanging), itu sebagai bentuk bahwa kita melaksanakan," kata Andi Sudirman menanggapi pertanyaan Azhar.
Sementara terkait Stadion Barombong, Andi Sudirman menyebut Wali Kota Makassar Danny Pomanto sempat meminta untuk mengambil alih kelanjutannya. Namun Andi Sudirman mengaku ragu akan permintaan Danny untuk melanjutkan aset milik Pemprov Sulsel.
Dia justru menyinggung Pemkot Makassar yang tidak bisa membangun Jembatan Barombong saat ingin mengambil alih pembangunan stadion yang membutuhkan anggaran besar. Dia pesimis niat Danny saat itu bisa terealisasi.
"(Pemkot) Kota Makassar sempat memintanya untuk mengambil alih (Stadion Barombong). Saya berpikir, kalau Jembatan Barombong tidak selesai, bagaimana mau selesaikan itu (Stadion Barombong)," singgung Andi Sudirman.
Stadion Barombong sendiri mulai dibangun di awal 2011 di era Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL). Proyek yang telah menghabiskan APBD sekitar Rp 240 miliar itu kemudian dihentikan karena persoalan lahan hingga mangkrak sampai saat ini kini.
Kembali ke persoalan Stadion Mattoanging, Andi Sudirman menilai pembangunan eks markas PSM Makassar itu tidak hanya terkendala persoalan anggaran. Proyek itu sempat mengalami perubahan detail engineering design (DED) hingga daya tampung stadion menurun menjadi 20.000 penonton.
"Kami harus pahami juga bahwa pendekatannya ketika kita mau rancang bangun disuruh turunkan lagi kapasitasnya, sehingga butuh uluran waktu lagi kan satu tahun," tuturnya.
Andi Sudirman kemudian menuding perubahan desain Stadion Mattoanging saat itu turut dipicu dipengaruhi kebijakan Pemkot Makassar. Dia beralasan Pemkot Makassar saat itu turut mempermasalahkan analisis dampak lalu lintasnya (andalalin).
"Karena (Pemkot) Makassar bilang ini (proyek Stadion Mattoanging) tidak sesuai lalinnya, harus diganti. Jadi kita desain ulang kan, itu butuh waktu lagi kita ulang. Itu pun masih sempat kita lelang 2 kali," sambung Andi Sudirman.
Dia melanjutkan, Stadion Mattoanging belum dibangun bukan berarti Pemprov Sulsel abai terhadap pengembangan olahraga. Andi Sudirman mengklaim telah mendorong pembinaan atlet baik yang terlibat dalam Pekan Olahraga Nasional (PON), termasuk PSM Makassar.
"Pertama kali dalam sejarah PSM diberikan Rp 1,7 miliar setelah mereka memenangkan (Liga 1 musim 2022/2023). Dan semua yang menang PON kita berikan Rp 200 miliar, ada Rp 300 miliar. Artinya apresiasi lebih besar kepada atletnya, ini memacu mereka menjadi lebih baik," jelasnya.
Moderator kemudian memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban Andi Sudirman. Cagub Sulsel nomor urut 1, Danny Pomanto lantas menyesalkan prestasi olahraga di Sulsel yang dinilai menurun.
"Pak Andi Sudirman, saya ini atlet dari dulu, saya malu betul sekarang. PON kita biar masuk 10 besar saja tidak masuk. Dulu kami rangking 4 Indonesia, masih ada Pak Andi Mattalatta, masih ada Stadion Mattoanging. Sekarang (Stadion) Barombong tidak jadi, Mattoanging digusur, kemudian (proyek Stadion) Sudiang tidak jelas," sebut Danny.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya...
Danny 2 Kali Ditolak ASS Ambil Alih Stadion Barombong
Dalam debat Pilgub Sulsel itu, Danny turut mengakui pernah meminta agar Pemprov Sulsel menghibahkan aset Stadion Barombong ke Pemkot Makassar untuk dilanjutkan pembangunannya. Namun tawaran Danny ditolak oleh Andi Sudirman Sulaiman (ASS).
Dalam catatan detikSulsel, permintaan alih status hibah Stadion Barombong itu tertuang dalam surat bernomor: 032/273/Dispora/III/2022 yang diteken Wali Kota Makassar Danny Pomanto pada 1 Maret 2022. Danny saat itu mengaku akan menyiapkan anggaran Rp 100 miliar di APBD Perubahan 2022 untuk Stadion Barombong.
Danny bahkan menemui langsung Andi Sudirman Sudirman yang kala itu masih berstatus Plt Gubernur Sulsel pada 3 Maret 2022. Namun upaya negosiasi wali kota Makassar untuk mengambil alih kelanjutan pembangunan Stadion Barombong tidak membuahkan hasil.
"Pemerintah Kota (Makassar) dua kali datang ke bapak (Andi Sudirman) meminta, inikan sebenarnya tidak ada masalah. Kita kan sama-sama pemerintah," kata Danny dalam debat Pilgub Sulsel, Minggu (10/11).
Danny melanjutkan, tawarannya untuk mengambil alih kelanjutan pembangunan Stadion Barombong saat itu melihat beban anggaran Pemprov Sulsel. Dia menyebut postur anggaran Pemprov Sulsel di era kepemimpinan ASS tidak memungkinkan untuk membangun infrastruktur yang besar.
"Pemerintah Kota (Makassar) punya postur anggaran belanja modal itu lebih 33% hampir 40%, sedangkan postur anggaran bapak (ASS), belanja modal hanya 8,72% (di APBD selama menjadi gubernur Sulsel). Artinya habis saja dengan gaji, habis di barjas (barang/jasa)," ucap Danny.
"Ini barjas biasanya tidak jelas. Saya tukang bikin anggaran juga, karena saya mau selalu disiplin anggaran. Karena saya paham seperti itu, maka kita tidak masalah mau provinsi atau kota, yang penting rakyat senang," sambungnya.
Dia menyadari Stadion Barombong juga terkendala kelanjutannya karena permasalahan konstruksi sehingga sempat dilakukan audit. Namun Danny mengklaim bisa mengatasi persoalan tersebut.
"Makanya saya datang dua kali ke bapak, tapi sayang bapak menolak kami. Biarkanlah Barombong kami buat, kami sempurnakan persoalan mengenai audit konstruksi. Saya sudah ngomong sama pak menteri PU waktu itu. Pak Menteri PU mau menurunkan tim ahlinya, cuma sayangnya bapak tidak kasih kami. Semisal bapak kasih kami, selesai itu Stadion Barombong," beber Danny.
Danny berharap dirinya dan Azhar Arsyad bisa menang di Pilgub Sulsel. Dia berjanji akan membangun stadion representatif di Makassar yang selama ini menjadi harapan masyarakat Sulsel.
"Maka dengan itu persoalan stadion menjadi persoalan kita semua. Tunggu ma', kita bangun stadion," tegasnya.
Andi Sudirman kembali merespons pernyataan Danny Pomanto soal postur anggaran Pemkot Makassar yang besar sehingga berkeyakinan bisa mengambil alih pembangunan Stadion Barombong. Andi Sudirman lantas menyinggung APBD Kota Makassar di kepemimpinan Danny Pomanto yang memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa).
"Saya ketika melihat serapan anggaran bapak (di Pemkot Makassar) belanjanya, maksud saya kalau saya suruh orang belanja, dan melihat ini terlalu besar silpa-nya, artinya tidak bisa belanja kuat. Bagaimana kemudian kita mau beri kewenangan lebih kuat?" ucap Andi Sudirman.
Andi Sudirman mengatakan, persoalan serapan anggaran menjadi pertimbangannya mengkaji permintaan Danny. Dia menegaskan hal ini terkait dengan kepercayaan kepala daerah dalam mengelola anggaran.
"Kenapa, kewenangan setelah tanda tangan terkait anggaran APBD-nya kembali lagi kepada dinas teknisnya. Tapi kembali lagi trust (kepercayaan), trust ini mungkin dinas saya harus melaksanakan," tuturnya.
"Kenapa, ini kebijakan pelaksanaan anggaran harus bottom up ketika kita sudah membuat keputusan. Kenapa, saya tidak mau serapan dan ini masalah belanja masyarakat," jelas Andi Sudirman.
Simak Video "Video Mendagri Tito: Total Anggaran Coblos Ulang Pilkada Rp 719 M"
[Gambas:Video 20detik]
(sar/sar)
