Fenomena El Nino yang terjadi saat musim kemarau mengakibatkan Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), dilanda bencana kekeringan. Situasi ini membuat Makassar ditetapkan dalam status tanggap darurat bencana kekeringan setelah 47.252 jiwa dilaporkan terdampak krisis air bersih.
Status tanggap darurat bencana kekeringan ditetapkan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin terhitung sejak 7 Agustus 2026. Kebijakan ini mengacu dari data BPBD yang melaporkan 13.929 kepala keluarga (KK) atau 47.252 jiwa tercatat terdampak kekeringan.
Warga terdampak tersebar di enam kecamatan, yakni Ujung Tanah, Tallo, Biringkanaya, Tamalanrea, Panakkukang, dan Manggala. Kecamatan Biringkanaya menjadi wilayah dengan jumlah warga terdampak terbesar, mencapai 14.787 jiwa, disusul Tallo 10.672 jiwa dan Tamalanrea 9.947 jiwa.
"Dalam kondisi tanggap darurat, kita tidak ingin masyarakat menunggu. Seluruh potensi yang tersedia harus kita konsolidasikan dan langsung digerakkan ke wilayah yang membutuhkan," kata Kepala BPBD Makassar M Fadli Tahar kepada wartawan, Kamis (13/8/2026).
Kebijakan status tanggap darurat bencana ini untuk memperkuat sumber daya lintas sektor untuk demi mempercepat distribusi air bersih kepada masyarakat. Upaya ini telah dikonsolidasikan lewat rapat koordinasi tanggap darurat bencana kekeringan.
"Kita ingin jelas siapa berbuat apa, berapa kekuatan yang bisa digerakkan dan wilayah mana yang menjadi tanggung jawabnya. Setelah rakor ini, orientasinya adalah operasi lapangan," tegasnya.
Operasi darurat difokuskan pada distribusi air bersih, penempatan tandon di wilayah terdampak. Sejauh ini sebanyak 17 tandon ditempatkan di Ujung Tanah, 8 tandon di Biringkanaya, dan 10 tandon di Tallo.
BPBD menegaskan distribusi bantuan akan terus disesuaikan dengan perkembangan hasil asesmen dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Fadli menegaskan, prioritas distribusi air dan pengerahan sumber daya dilakukan secara bertahap selama masa tanggap darurat.
Pemkot Makassar berharap kolaborasi pemerintah, TNI/Polri, BUMN/BUMD, dunia usaha, organisasi kemanusiaan, relawan dan masyarakat. Hal ini untuk mempercepat penanganan kekeringan sekaligus menjaga kebutuhan dasar warga terdampak.
"Air adalah kebutuhan paling dasar. Karena itu negara harus hadir ketika masyarakat mulai kesulitan mendapatkannya. Kita bergerak bersama agar tidak ada warga terdampak yang terabaikan," tegas Fadli.
Dia juga memperingatkan adanya ancaman bencana lanjutan efek kekeringan. Selain krisis air, kekeringan bisa memicu kebakaran, gangguan kesehatan hingga berimbas pada perekonomian.
"Saya kasih contoh seumpama dia kekeringan, kalau kekeringan itu air surut. Ada PLN itu kita punya cadangan listrik di PLTA otomatis itu berkurang airnya berarti kurang pasokan listriknya," tuturnya.
Kondisi tersebut dianggap bisa berpotensi mengakibatkan terjadinya pemadaman listrik secara bergiliran. Hal ini otomatis akan mempengaruhi aktivitas usaha.
"Pemadaman bergilir ini akan berdampak ke ekonomi usaha-usaha termasuk usaha kecil akan berimbas. Itulah kenapa ditetapkan tanggap darurat karena akan berefek secara menggurita nantinya," imbuh Fadli.
Simak Video "Video: BMKG Prediksi El Nino Berpuncak di Desember atau Januari 2027"
(sar/sar)