Ancaman Bencana Kekeringan Intai 6 Kecamatan di Makassar

Makassar -

Fenomena El Nino 'Godzilla' yang memicu musim kemarau panjang berpotensi mengakibatkan bencana kekeringan ekstrem di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Makassar kini bersiap memasuki status tanggap darurat bencana kekeringan usai 6 kecamatan dikhawatirkan rawan terdampak.

Diketahui, El Nino Godzilla merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudera Pasifik bagian tengah dan timur yang melebihi kondisi normal. Istilah 'Godzilla' digunakan untuk menggambarkan El Nino dengan kekuatan sangat besar atau super El Nino.

"Berdasarkan pengalaman sebelumnya, fenomena El Nino kerap berpasangan dengan La Nina dalam siklus iklim global," kata Kepala Pelaksana BPBD Makassar M Fadli Tahar dalam rapat koordinasi penanganan Fenomena El Nino di Balai Kota Makassar, Kamis (16/4/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fenomena serupa pernah terjadi pada 1997-1998 dan 2015-2016, serta 2023 yang sempat membuat Makassar berstatus darurat kekeringan. Saat ini memasuki siklus 2026 usai sebelumnya 2025 dipengaruhi La Nina yang cenderung basah.

"Ketika suhu laut memanas, maka potensi kekeringan panjang akibat El Nino menjadi sangat tinggi," jelasnya.

Kekeringan Diprediksi Mulai Mei 2026

Ancaman bencana kekeringan akibat fenomena El Nino 'Godzilla' diprediksi mulai terjadi Mei 2026. Masyarakat diminta untuk tidak panik meski tetap patut waspada.

"Sekarang ini ada informasi dari BMKG, akan ada bencana kekeringan, yaitu di bulan Mei dan puncaknya itu bulan Oktober," ungkap Fadli.

BPBD Makassar melaporkan ada 6 kecamatan di Makassar yang berpotensi dilanda bencana kekeringan. Keenam wilayah itu harus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.

"Ada enam lokasi yang terancam untuk kekeringan panjang tahun ini di 2026, dan salah satunya dari enam itu adalah Tamalanrea, Biringkanaya, Manggala, Ujung Tanah, Tallo, dan Panakkukang," paparnya.

Fadli mengungkap ada tiga dampak utama yang bisa terjadi selama kekeringan imbas El Nino Godzilla. Ketiga potensi masalah itu, yakni krisis air bersih, peningkatan risiko kebakaran, serta gangguan kesehatan.

"Krisis air menjadi dampak paling awal dan paling terasa. Bahkan di musim hujan saja, beberapa wilayah seperti Tallo sudah mengalami kekurangan air bersih," bebernya.

Risiko kebakaran dikhawatirkan meningkat akibat kondisi kering dan angin panas. Menurut Fadli, ancaman kebakaran perlu diatensi lantaran peristiwa itu pada musim hujan saja masih kerap terjadi.

"Ketiga adalah gangguan kesehatan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada saat puncak kekeringan yang panjang seperti itu akan muncul gangguan kesehatan," jelasnya.

Fadli mengaku sudah menyiapkan masterplan menghadapi ancaman bencana kekeringan dengan melibatkan stakeholder terkait. BPBD Makassar menjadi pusat komando dalam penanganan bencana.

"Kita sudah melakukan koordinasi untuk memberikan mereka ruang untuk bagaimana menghadapi kebencanaan kekeringan ini secara bersama-sama," tegas Fadli.

Makassar Bersiap Tanggap Darurat Kekeringan

Fadli turut mendorong Makassar ditetapkan menjadi status tanggap darurat kekeringan. Kebijakan ini dipersiapkan lebih awal agar Pemkot Makassar bisa melakukan percepatan penanganan bencana.

"Pengkajian dari BPBD, Pak Wali Kota dalam hal ini bisa mengajukan nanti, kemungkinannya antara bulan 5 (Mei) sampai bulan 10 (Oktober) kita status tanggap darurat," sebut Fadli.

Penetapan status tanggap darurat memungkinkan seluruh potensi dan sumber daya digerakkan. Tanggung jawab penanggulangan bencana tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan juga perusahaan hingga organisasi kemasyarakatan.

"Jadi tanggap darurat bukan berarti Makassar lemah, tetapi tanggap darurat ini adalah salah satu tiket untuk bagaimana supaya antisipasi-antisipasi terhadap kekeringan ini bisa cepat diatasi," jelasnya.

Kebijakan tersebut juga membuka peluang anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) bisa segera direalisasikan. Anggaran itu bisa digunakan untuk membantu penanganan atau pemulihan pascabencana.

"Dana BTT ini tidak akan bisa keluar kalau tidak ditetapkan status tanggap darurat. Maka itulah kami terus memicu bagaimana supaya status tanggap darurat bisa cepat keluar," tegas Fadli.

Fadli mengimbau masyarakat untuk tidak panik. Dia mengklaim Makassar telah memiliki pengalaman menghadapi bencana kekeringan dengan menetapkan status kedaruratan kebencanaan.

"Itu tahun 2023 kita sudah tetapkan juga tanggap darurat dan itu kita bisa atasi, dan 2024 status siaga tapi tidak sampai tanggap (darurat), 2025 tidak ada, dan 2026 ini kemungkinan ada, tetapi kami sudah punya antisipasi," terangnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin setiap perangkat daerah bergerak cepat dan adaptif menghadapi ancaman bencana kekeringan. Dia menekankan, OPD tidak boleh bergerak sendiri-sendiri.

"Yang penting kita mampu menghitung dan memastikan ketersediaan sumber daya. Jangan panik, tapi harus siap," kata Appi saat memimpin rapat penanganan fenomena El Nino di Balai Kota Makassar, Kamis (16/4).

Appi juga meminta kesiapan data, perencanaan matang, serta ketersediaan cadangan sumber daya. Dia mendorong adanya simulasi terpadu penanganan krisis agar personel bisa lebih siap ke depan.

"Simulasi tidak boleh lagi bersifat biasa, harus detail. Kalau ada wilayah kekurangan air, kita sudah tahu berapa menit air sampai, siapa yang antar, dan bagaimana dibagikan," imbuhnya.

Appi mengingatkan, dampak El Nino dapat merembet ke sektor ekonomi, termasuk potensi kenaikan harga bahan pangan akibat gagal panen. Selain krisis air dan potensi kebakaran, situasi ini juga bisa memicu gangguan kesehatan.

Pemkot Makassar harus mengantisipasi lonjakan kasus penyakit, seperti inspeksi saluran pernapasan akut (ISPA), penyakit kulit, dehidrasi, hingga tuberkulosis (TB). Dia juga mewaspadai potensi konflik sosial yang bisa terjadi.

"Harus dipikirkan dampaknya, penyakit bisa meningkat, aktivitas di sekolah dan fasilitas kesehatan terganggu, maka semua jajaran SKPD dan camat antisipasi," pungkas Appi.