.webp)
Fenomena El Nino yang terjadi saat musim kemarau mengakibatkan Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), dilanda bencana kekeringan. Situasi ini membuat Makassar ditetapkan dalam status tanggap darurat bencana kekeringan setelah 47.252 jiwa dilaporkan terdampak krisis air bersih.
Status tanggap darurat bencana kekeringan ditetapkan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin terhitung sejak 7 Agustus 2026. Kebijakan ini mengacu dari data BPBD yang melaporkan 13.929 kepala keluarga (KK) atau 47.252 jiwa tercatat terdampak kekeringan.
Warga terdampak tersebar di enam kecamatan, yakni Ujung Tanah, Tallo, Biringkanaya, Tamalanrea, Panakkukang, dan Manggala. Kecamatan Biringkanaya menjadi wilayah dengan jumlah warga terdampak terbesar, mencapai 14.787 jiwa, disusul Tallo 10.672 jiwa dan Tamalanrea 9.947 jiwa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam kondisi tanggap darurat, kita tidak ingin masyarakat menunggu. Seluruh potensi yang tersedia harus kita konsolidasikan dan langsung digerakkan ke wilayah yang membutuhkan," kata Kepala BPBD Makassar M Fadli Tahar kepada wartawan, Kamis (13/8/2026).
Kebijakan status tanggap darurat bencana ini untuk memperkuat sumber daya lintas sektor untuk demi mempercepat distribusi air bersih kepada masyarakat. Upaya ini telah dikonsolidasikan lewat rapat koordinasi tanggap darurat bencana kekeringan.
"Kita ingin jelas siapa berbuat apa, berapa kekuatan yang bisa digerakkan dan wilayah mana yang menjadi tanggung jawabnya. Setelah rakor ini, orientasinya adalah operasi lapangan," tegasnya.
Operasi darurat difokuskan pada distribusi air bersih, penempatan tandon di wilayah terdampak. Sejauh ini sebanyak 17 tandon ditempatkan di Ujung Tanah, 8 tandon di Biringkanaya, dan 10 tandon di Tallo.
BPBD menegaskan distribusi bantuan akan terus disesuaikan dengan perkembangan hasil asesmen dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Fadli menegaskan, prioritas distribusi air dan pengerahan sumber daya dilakukan secara bertahap selama masa tanggap darurat.
Pemkot Makassar berharap kolaborasi pemerintah, TNI/Polri, BUMN/BUMD, dunia usaha, organisasi kemanusiaan, relawan dan masyarakat. Hal ini untuk mempercepat penanganan kekeringan sekaligus menjaga kebutuhan dasar warga terdampak.
"Air adalah kebutuhan paling dasar. Karena itu negara harus hadir ketika masyarakat mulai kesulitan mendapatkannya. Kita bergerak bersama agar tidak ada warga terdampak yang terabaikan," tegas Fadli.
Dia juga memperingatkan adanya ancaman bencana lanjutan efek kekeringan. Selain krisis air, kekeringan bisa memicu kebakaran, gangguan kesehatan hingga berimbas pada perekonomian.
"Saya kasih contoh seumpama dia kekeringan, kalau kekeringan itu air surut. Ada PLN itu kita punya cadangan listrik di PLTA otomatis itu berkurang airnya berarti kurang pasokan listriknya," tuturnya.
Kondisi tersebut dianggap bisa berpotensi mengakibatkan terjadinya pemadaman listrik secara bergiliran. Hal ini otomatis akan mempengaruhi aktivitas usaha.
"Pemadaman bergilir ini akan berdampak ke ekonomi usaha-usaha termasuk usaha kecil akan berimbas. Itulah kenapa ditetapkan tanggap darurat karena akan berefek secara menggurita nantinya," imbuh Fadli.
Kekeringan Lebih Ekstrem dan Panjang
Bencana kekeringan yang melanda Makassar dianggap lebih ekstrem dan berlangsung lebih panjang hingga akhir tahun 2026. Situasi ini berbeda saat Makassar dilanda kemarau imbas fenomena El Nino pada 2023 lalu.
"Seperti BMKG katakan kalau tahun 2023 memang kuat, tapi 2026 ini statusnya sangat kuat. Jadi empat bulan terakhir ini kemungkinan besar kita akan kekeringan dahsyat," ujar Fadli.
"Itulah kita menanggapi itu dengan status (tanggap darurat kekeringan) ini pak wali kota tetapkan. Kita punya antisipasi-antisipasi selama empat bulan ini mulai 8 (Agustus), 9 (September), 10 (Oktober), 11 (November)," tambahnya.
Sementara itu, Prakirawan BMKG Wilayah IV Makassar Rekun Matandung juga mengakui, bencana kekeringan diperparah fenomena El Nino. Perubahan iklim tiap tahun dinilai mempengaruhi kondisi musim.
"Ini semua akibat dari perubahan iklim yang terjadi sudah bertahun-tahun menyebabkan fenomena itu lebih ekstrem dibandingkan sebelumnya," kata Rekun kepada detikSulsel, Jumat (14/8).
Saat ini kekeringan dinilai tengah memasuki masa puncaknya. Kendati begitu, kekeringan tidak menutup kemungkinan akan berlangsung hingga awal tahun 2027.
"Saat ini kan kita di kondisi puncak musim kemarau Agustus dan September. Kita sudah kemarau, baru saat ini ada El Nino dengan kategori kuat, itu akan semakin memperparah kekeringan di puncak musim kemarau," ungkapnya.
Rekun menjelaskan, El Nino menyebabkan kekeringan karena pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik menarik massa uap air dan pertumbuhan awan menjauhi wilayah Indonesia. Situasi ini membuat curah hujan berkurang drastis.
"Karena kan saat ini kita pagi musim kemarau atau monsoon Australia yang membawa udara kering, nah ditambah El Nino dia tambah kering. Jadi sebetulnya yang perlu diantisipasi itu El Nino di musim kemarau," paparnya.
Dia mengingatkan adanya potensi kebakaran lahan imbas kekeringan di musim kemarau. Rekun juga mengimbau agar kekeringan yang memicu krisis air segera diantisipasi dan ditangani.
"Mungkin ke depan ini kita mesti perlu antisipasi akan kurang sekali air saat di puncaknya, karena memang Agustus dan September ini berpotensi tidak ada hujan sama sekali," pungkas Rekun.
Simak Video "Video: BMKG Prediksi El Nino Berpuncak di Desember atau Januari 2027"
[Gambas:Video 20detik] (sar/sar)
