Geramnya Danny DBH Mandek hingga Ancam Laporkan Pemprov ke Kemendagri

Pemprov Singgung Silpa Makassar

Kepala BKAD Sulsel Salehuddin mengakui penyaluran DBH ke daerah belum maksimal tahun ini. Salehuddin menjelaskan DBH yang baru dibayarkan sampai dengan bulan April 2024, termasuk kurang salur tahun 2023 yang dibayarkan di 2024 dengan total Rp 210 miliar lebih.

"Kami mohon maaf kalau tahun ini belum bisa kami maksimalkan DBH kabupaten/kota, namun tahun 2025 akan kami coba untuk memaksimalkan belanja DBH tersebut," kata Salehuddin dalam keterangannya, dikutip Senin (30/12).

Salehuddin kemudian menanggapi soal Laskar Pelangi atau tenaga honorer Pemkot Makassar yang terancam diberhentikan gegara DBH mandek. Dia menilai Makassar semestinya tidak punya masalah pembiayaan lantaran memiliki Silpa yang besar setiap tahunnya.

"Silpa Pemkot Makassar lima tahun terakhir tidak pernah di bawah Rp 250 miliar, bahkan beberapa tahun Silpa Kota Makassar melebihi Rp 700 miliar. Artinya Makassar tidak akan mengalami kendala pembiayaan setiap tahunnya," jelasnya.

Pj Gubernur Siap Cari Solusi Cairkan DBH Makassar

Sementara itu, Pj Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh turut merespons pernyataan Danny Pomanto yang berencana melaporkan keterlambatan DBH Makassar ke Kemendagri. Zudan awalnya mengatakan langkah itu sah-sah saja.

"Iya, kalau itu yang akan dilakukan Pak Danny, itu boleh-boleh saja. Tapi, mestinya, bicara dulu dengan saya," ujar Zudan kepada wartawan di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (31/12).

Zudan mengungkapkan, hingga saat ini Danny belum pernah menghubunginya secara langsung untuk menyampaikan keluhan terkait pencairan DBH. Dia menyebut kepala daerah lain biasanya cukup mengirim pesan singkat untuk meminta pencairan DBH.

"Pak Danny belum pernah WA (WhatsApp) saya. Belum pernah juga meminta saya. Kalau para bupati/wali kota yang lain, minta dicairkan DBH cukup WA, 'Pak Prof, sudah ada uang belum? Bisa enggak DBH kami dicairkan?'. '(Saya jawab) Oh, iya saya cairkan'. Begitu," katanya.

Zudan menekankan pentingnya komunikasi langsung untuk mencari solusi bersama. Sebagai sesama kepala daerah, dia memahami kebutuhan pemerintah daerah dan berkomitmen membantu proses pencairan DBH.

Zudan pun mengundang Danny Pomanto untuk bertemu langsung agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dia kembali menekankan pentingnya komunikasi untuk mencari jalan keluar.

"Pasti saya bantu untuk pencairan. Kalau saya berfokus pada solusi. Ini Mas Danny ketemu saja aja, biar saya bantu untuk solusinya," tuturnya.