.webp)
Wali Kota Makassar Mohammad Ramadhan 'Danny' Pomanto merespons Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) yang mengaitkan gaji Laskar Pelangi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Pemkot Makassar. Danny menegaskan Silpa dan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah pembiayaan yang berbeda.
"Ada yang bilang bahwa banyak Silpa-nya Pemerintah Kota Makassar, itu internal kami. Mau Silpa mau Silvi, itu urusan kita," kata Danny kepada wartawan, Selasa (31/12/2024).
Danny menjelaskan Silpa tidak bisa begitu saja dipindahkan. Dia menyebut Silpa hanya bisa dipindahkan dalam setiap tahun anggaran baru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena Silpa itu, misalnya pekerjaan tidak lanjut itu langsung (Silpa), itu Silpa bukan dikasih pindah-pindah, tidak, itu dipindahkan cuma tahun," tambahnya.
Sehingga, lanjut Danny, tidak ada hubungan antara Silpa dengan gaji Laskar Pelangi. Intinya, kata dia, DBH untuk Makassar mandek di Pemprov Sulsel sehingga membuat 7 ribu Laskar Pelangi terancam tak gajian.
"Jadi tidak ada hubungannya, yang jelas DBH tidak dibayarkan 7 ribu Laskar Pelangi terancam berhenti," jelasnya.
Danny menilai Pemprov Sulsel harusnya menjelaskan ke publik soal alasan DBH Makassar tak dibayarkan. Pihaknya juga berencana akan melaporkan hal ini ke Kemendagri dan aparat penegak hukum (APH).
"Seharusnya (dijelaskan) DBH kenapa tidak dibayarkan. Itu kan hak dan kami akan melapor resmi ke pemerintah pusat, kalau ada pelanggaran hukum, ke aparat hukum pastinya karena ini menyangkut banyak orang," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Kepala BKAD Sulsel Salehuddin mengakui penyaluran DBH ke daerah belum maksimal tahun ini. Khusus untuk Makassar, pihaknya baru menyalurkan DBH sebesar Rp 210 miliar.
Salehuddin menjelaskan DBH yang dibayarkan sampai dengan bulan April 2024. Dia menyebut pihaknya turut membayar kurang salur tahun 2023 yang dibayarkan di 2024 dengan total Rp 210 miliar lebih.
"Kami mohon maaf kalau tahun ini belum bisa kami maksimalkan DBH kabupaten/kota, namun tahun 2025 akan kami coba untuk memaksimalkan belanja DBH tersebut," kata Salehuddin dalam keterangannya, dikutip Senin (30/12).
Salehuddin kemudian menanggapi soal Laskar Pelangi atau tenaga honorer Pemkot Makassar yang terancam diberhentikan gegara DBH mandek. Dia menilai Makassar semestinya tidak punya masalah pembiayaan lantaran memiliki Silpa yang besar setiap tahunnya.
"Silpa Pemkot Makassar lima tahun terakhir tidak pernah di bawah Rp 250 miliar, bahkan beberapa tahun Silpa Kota Makassar melebihi Rp 700 miliar. Artinya Makassar tidak akan mengalami kendala pembiayaan setiap tahunnya," jelasnya.
(asm/nvl)
