Makassar -
Kasus dugaan pungutan liar (pungli) pengambilan ijazah sebesar Rp 50 ribu di SMAN 11 Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), membuat siswa mendemo kepala sekolahnya (kepsek), Nuraliyah, untuk menuntut pertanggungjawaban. Inspektorat Sulsel pun turun melakukan pemeriksaan terkait perkara tersebut.
Aksi unjuk rasa yang melibatkan sejumlah siswa tersebut berlangsung di halaman SMAN 11 Makassar, Jalan Andi Mappaoddang, Kecamatan Tamalate, Senin (15/7). Massa turut membentangkan spanduk bertuliskan, 'Usut Tuntas Kasus Pungli'.
"(Alumni) Ditagih uang untuk pengambilan ijazah. Dana sekolah ke mana?" kata Ketua OSIS SMAN 11 Makassar A Nurlatifa Ramadani kepada detikSulsel, Senin (15/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dirangkum detikSulsel, berikut 7 hal tentang kasus dugaan pungli pengambilan ijazah di SMAN 11 Makassar:
1. Tuntut Transparansi Dana BOS
Dalam aksinya, sejumlah siswa juga menuntut transparan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Namun dia tidak merinci permasalahan terkait penggunaan dana BOS tersebut.
"(Tuntutan) Masalah pungli pengambilan ijazah, transparansi dana BOS, transparansi dana sukarela," ucap Nurlatifa.
Nurlatifa melanjutkan, kasus dugaan pungli di SMAN 11 Makassar harus diusut tuntas. Dia menilai perkara tersebut bisa merusak citra SMAN 11 Makassar.
"Mengembalikan muruah Smanses (SMAN 11 Makassar) akibat oknum kepala sekolah yang merusak citra Smanses," sambungnya.
2. Biaya Jasa Tulis dan Map Ijazah
Kepala SMAN 11 Makassar Nuraliyah membantah biaya Rp 50 ribu bagian dari pungli. Dia berdalih dana tersebut untuk pembayaran jasa tulis ijazah beserta mapnya.
"Sesungguhnya itu adalah pembayaran untuk jasa penulisan ijazah, kemudian fotokopi ijazah dan map ijazah," ucap Nuraliyah kepada wartawan, Senin (15/7).
Dia membantah dana itu dikelola langsung oleh dirinya, melainkan ditangani bagian staf administrasi sekolah. Nuraliyah mengatakan, dana yang terkumpul tersebut sifatnya sumbangan.
"Setelah sumbangan dari seluruh siswa itu terkumpul itu dibayarkan kesemuanya secara keseluruhan. Jadi siswa yang datang belakangan, karena sudah terbayarkan semua itu, tidak dibebani lagi pembayaran," bebernya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya...
3. Kepsek Klaim Ortu Tak Keberatan
Nuraliyah mengklaim biaya Rp 50 ribu untuk pengambilan ijazah tidak membuat orang tua siswa atau alumni keberatan. Dia mengaku belum menerima adanya protes hingga siswanya sendiri melakukan unjuk rasa.
"Kalau pembayaran pengambilan ijazahnya itu adalah Rp 50.000 yang dibayarkan kan, dan itu yang dibayarkan oleh orang tua siswa dan sampai detik ini belum ada orang tua yang keberatan untuk itu," tuturnya.
Dia juga menanggapi informasi soal adanya pungutan yang mencapai Rp 300 ribu. Nuraliyah menegaskan sekolah tidak sampai melakukan pungutan sebagaimana kabar beredar itu.
"Kalau itu (soal informasi pungutan tembus Rp 300 ribu) no comment saya, karena saya baru kurang lebih dua tahun di sini. Kalau yang sebelum-sebelumnya memang seperti itu," tambah Nuraliyah.
4. Dugaan Demo Ditunggangi Oknum
Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel menyesalkan siswa SMAN 11 Makassar menggelar unjuk rasa. Pihaknya pun akan mengusut dugaan aksi demonstrasi itu ditunggangi oknum tidak bertanggung jawab.
"Ini kita mau cari tahu juga sebenarnya kenapa sampai lakukan aksi (demonstrasi) begini," kata Kepala Disdik Sulsel Iqbal Najamuddin kepada detikSulsel, Selasa (16/7).
Iqbal berharap aksi tersebut murni karena aspirasi siswa sekolah sendiri. Namun demikian dia tetap menyayangkan aksi itu saat Disdik Sulsel sementara menangani kasus dugaan pungli tersebut.
"Kalaupun murni sebenarnya kan tidak bagus begini modelnya anak-anak. Apalagi sudah ada yang tunggangi kita tidak tahu. Mudah-mudahkan tidak ada ji yang arahkan," ucapnya.
5. Sanksi Tergantung LHP Inspektorat
Iqbal enggan berspekulasi terkait adanya pelanggaran kasus dugaan pungli pengambilan ijazah di SMAN 11 Makassar. Dia mengatakan rekomendasi pemberian sanksi masih menunggu laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Sulsel.
"Kalau masalah punglinya yang dilaporkan sudah ditangani Inspektorat. Jadi satu dua hari ini kita tunggu LHP-nya Inspektorat baru nanti kita tindak lanjuti," imbuh Iqbal.
Iqbal mengaku pihaknya awalnya berencana menonaktifkan Nuraliyah dari Kepala SMAN 11 Makassar sembari pemeriksaan berjalan. Namun kebijakan itu belakangan tidak jadi dilakukan.
"Rencana begitu (kepsek dinonaktifkan), cuma kan tidak bisa juga kita lakukan itu karena kan SK kepala sekolah itu gubernur. Hal ini kan kondisinya lain, hal-hal terkait mutasi segala macam harus persetujuan menteri," tegasnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya...
6. Inspektorat Periksa Kepsek-Siswa
Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) Inspektorat Sulsel, Masrul Alam mengaku pemeriksaan terkait kasus dugaan pungli di SMAN 11 Makassar sudah berjalan sepekan terakhir. Penyelidikan berjalan sebelum siswa melakukan demo.
"Banyak diperiksa. Orang lain juga yang dianggap tahu dimintai keterangan, ada orang tua, siswa, bukan cuma guru dan kepala sekolah," beber Masrul.
Pihaknya pun belum mau membeberkan hasil pemeriksaan sementara termasuk terkait adanya pelanggaran dalam kasus ini. Masrul mengatakan keputusan terkait rekomendasi sanksi akan ditindaklanjuti Disdik Sulsel begitu laporan sudah rampung.
"(Terkait sanksi) Tergantung kalau misalnya jelas pelanggarannya. Kalau tidak, tidak ada pelanggaran yang terkait dengan indisipliner segala macam, atau wewenang, tidak ada penjatuhan sanksi," paparnya.
7. LHP Ditarget Rampung Pekan Ini
Masrul mengaku pemeriksaan terkait kasus tersebut sudah rampung. Pihaknya sisa fokus menyusun laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang nantinya akan menjadi acuan Disdik Sulsel untuk bertindak.
"Intinya kalau selesai laporan, kita serahkan ke Disdik untuk segera ditindaklanjuti. Karena ini ada juga atensi Pak Gubernur untuk segera diselesaikan. Artinya semua sesuai dengan prosedur," kata Masrul.
Dia menargetkan penyusunan LHP terkait dugaan pungli pengambilan ijazah selesai pekan ini. Masrul mengaku pihaknya bekerja cepat karena kasus ini mendapat atensi dari berbagai pihak.
"Intinya dalam waktu dekat, kemarin saya janji paling cepat minggu ini, paling lambat pekan depan. Tapi saya usahakan minggu ini selesai laporan dan kita serahkan ke Disdik untuk diatensi," tandasnya.
.webp)
