Sidang Perusakan CCTV Kasus Yosua Diwarnai Debat Panas JPU Vs Pengacara Irfan

Sidang perusakan CCTV hingga menghambat penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat diwarnai debat panas antara jaksa penuntut umum dan tim pengacara AKP Irfan Widyanto. Dalam sidang itu, mantan Karo Paminal Propam Polri Hendra Kurniawan dihadirkan untuk memberikan kesaksian dengan terdakwa mantan Kasubnit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widyanto.

Dilansir dari detikNews, 'adu mulut' itu terjadi dalam sidang lanjutan yang digelar pada Jumat (16/12/2022). Pada mulanya persidangan berjalan dengan kondusif, jaksa melontarkan sejumlah pertanyaan untuk dijawab Hendra.

Beberapa waktu berselang, jaksa meminta izin kepada majelis hakim untuk membacakan hasil pemeriksaan kode etik terhadap Hendra. Pengacara Irfan yang merasa hal itu tidak ada korelasinya dengan kliennya pun protes karena keberatan.

"Mau memperlihatkan surat yang terlampir dalam berkas perkara, Yang Mulia, mengenai hasil pemeriksaan kode etik atas yang bersangkutan saksi. Ini ada dalam berkas perkara, tentu saja relevan," kata jaksa.

"Izin, Yang Mulia, saksi ini di sini kan dihadirkan untuk beri kesaksian ke Terdakwa, vonis beliau tentang etik kan tidak memiliki korelasi kesaksian terhadap Terdakwa," timpal pengacara Irfan.

"Mohon jaksa penuntut tidak bergeser ke persidangan ini menjadi pemeriksaan Terdakwa itu, Majelis," timpal tim pengacara Irfan lainnya.

Jaksa penuntut umum yang bersikeras membacakan hasil pemeriksaan kode etik Hendra kembali meminta izin kepada hakim. Pengacara Irfan keberatan atas hal itu juga kembali protes.

"Mohon izin untuk dibacakan saja, mungkin untuk poin-poin pentingnya," kata jaksa.

"Kami keberatan, Yang Mulia," dibalas pengacara Irfan.

Hendra Kurniawan yang menjadi saksi lalu bertanya apakah yang dibacakan itu terkait pemeriksaan kode etik. Jaksa kemudian menjawab dan mengatakan yang ingin dibacakan itu terkait hasil pemeriksaan kode etik.

"Mohon maaf, Yang Mulia, apakah itu intinya pemeriksaan kode etik?" tanya Hendra.

"Bukan laporan hasil pemeriksaan putusan, kan belum putusan waktu itu, hasil pemeriksaan kode etik atas yang bersangkutan," jawab jaksa.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.