Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Muzayyin Arif membantah melakukan kampanye saat reses di Kabupaten Maros. Caleg DPRD Sulsel dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengelak dituding bagi-bagi kalender dalam kunjungan ke konstituennya.
Diketahui, Muzayyin diduga melakukan pelanggaran kampanye saat reses Kecamatan Tanralili dan Cenrana, Maros, Rabu (29/11). Muzayyin mengaku bersikap profesional melakukan tugasnya sebagai legislator.
"Saya pastikan tidak ada agenda kampanye. Sejak acara sampai selesai, tidak ada pembagian atribut apapun," kata Muzayyin dalam keterangan resminya yang diterima detikSulsel, Jumat (15/12/2023).
Muzayyin mengaku informasi yang diterimanya kalender itu dibagikan oleh relawannya tanpa sepengetahuannya. Dia berdalih hanya fokus menjalankan agenda DPRD Sulsel.
"Saya mendengar dari Bawaslu bahwa ada pembagian kalender yang dilakukan setelah saya meninggalkan lokasi kegiatan pengawasan APBD," ujarnya.
Pembagian kalender itupun berbuntut pada pemeriksaan Bawaslu Maros terhadap relawannya. Dia menduga pembagian kalender itu terjadi setelah reses selesai.
"Nah, kalau setelah kegiatan itu ditutup masih ada relawan yang tinggal dan ada warga yang meminta kalender, (tetapi) itu di luar pengetahuan saya," imbuh Muzayyin.
Namun Muzayyin siap mendukung proses pemeriksaan yang dilakukan Bawaslu Maros. Dia juga berharap agar Bawaslu objektif menangani perkara itu.
"Makanya dalam menjalankan tugas-tugas DPRD, saya berkomitmen selalu profesional," tegasnya.
Ketua Bawaslu Maros Sufirman mengaku masih menyelidiki dugaan pelanggaran kampanye tersebut. Hal ini menindaklanjuti informasi warga terkait adanya bagi-bagi kalender beratribut caleg saat reses.
"Iya sama persis seperti informasi yang beredar bahwa ada dugaan pelanggaran kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah," ujar Sufirman kepada detikSulsel, Kamis (14/12).
Sufirman menyayangkan jika hal itu terbukti terjadi. Pasalnya reses merupakan agenda DPRD yang tidak boleh disusupi kegiatan kampanye.
"Karena ini program dan menggunakan anggaran pemerintah kalau dia pakai sebagai media kampanye berarti melanggar," imbuhnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Simak Video "Video: Sejumlah Elite PKS Merapat ke Istana, Ada Apa?"
(sar/sar)