.webp)
Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) akan kembali melakukan lelang sebanyak 107 mobil dinas operasional milik organisasi perangkat daerah (OPD). Ratusan kendaraan itu akan dilelang pada awal tahun 2024 mendatang.
"Kita masih punya kendaraan yang akan kita lelang itu sekitar 107 lagi yang belum dilelang. Ini khusus roda empat saja," ucap Kasubid Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel Rusdy Sudin kepada detikSulsel, Selasa (5/12/2023).
Rusdy menjelaskan 107 mobil dinas yang dilelang secara bertahap, yakni pada tahap kedua 52 mobil dan 55 unit lainnya pada tahap ketiga. Sementara lelang tahap pertama sudah dilakukan dengan 15 unit mobil laku terjual.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini 107 (mobil dinas) ini, 52 unit itu masuk lelang tahap kedua dan sekitar 55 tahap ketiga. Itu di awal tahun 2024 kita rencanakan lagi," ujarnya.
Dia mengaku 107 mobil dinas yang dilelang sudah dilakukan penilaian atau taksasi namun pihaknya belum merincikan detailnya. Proses ini untuk menentukan harga limit tiap unit yang akan ditawarkan nantinya.
"Kita upayakan di bulan Januari-Februari tahun depan kita bisa lelang. Kita akan rencanakan lelang kendaraan untuk yang sudah dinilai lagi," tambah Rusdy.
Sementara lelang tahap pertama sudah dilaksanakan di kantor Gubernur Sulsel pada Senin (4/12). Saat itu Pemprov Sulsel cuma bisa menjual 15 unit kendaraan dari 44 mobil dinas yang ditawarkan.
"Dari 44 unit kendaraan yang kita lelang itu yang laku 15 unit," ungkapnya.
Rusdy menuturkan 29 unit kendaraan tidak laku karena tidak ada peminat. Namun kendaraan tersebut juga direncanakan dilelang ulang tahun depan setelah lelang tahap kedua dan ketiga dilakukan.
"Untuk kendaraan yang belum laku, awal tahun depan kita rencanakan lakukan penilaian ulang. Tentu kita harus melakukan penilaian kembali atas unit-unit kendaraan yang belum laku dan akan dilakukan lelang kembali," imbuh Rusdy.
Sebelumnya, Rusdy mengklaim Pemprov Sulsel meraup penerimaan senilai Rp 1,6 miliar dari lelang 15 unit mobil dinas. Angka itu disebut masuk menjadi pendapatan asli daerah (PAD).
"Sekitar Rp 1,6 miliar dari 15 unit itu. (Nilai itu menjadi) PAD Pemprov Sulsel lewat KPKNL sebagai pejabat lelang," ungkap Rusdy.
Rusdy tidak merinci jenis dan harga jual kendaraan yang dilelang. Namun dia mengklaim kendaraan yang terjual ditawar dengan harga tinggi.
"Penawarannya sih rata-rata tinggi. Ada yang sampai selisih Rp 50 juta dari harga limit, kayak kendaraan Fortuner itu," tandasnya.
(sar/asm)
