.webp)
Maluku Utara (Malut) dan kawasan Indonesia Timur masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Konektivitas antarpulau, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, tingginya biaya logistik, hingga kerentanan sosial-ekonomi di wilayah pesisir dan terdepan.
Di tengah pertumbuhan ekonomi yang ditopang industri ekstraktif dan hilirisasi, tantangan utama Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Sherly Tjoanda, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengarahkan pembangunan yang berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat. Kebijakan difokuskan pada pemerataan layanan dasar, penguatan konektivitas antarpulau, peningkatan kesempatan kerja, serta pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi hingga ke wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan daerah terpencil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah Provinsi Malut menjalankan sejumlah kebijakan pada sektor-sektor yang dinilai berdampak langsung bagi masyarakat. Fokusnya meliputi efisiensi anggaran daerah dengan prioritas belanja untuk kesehatan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur desa dan wilayah kepulauan. Pemprov juga memetakan wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem dan keterbatasan akses layanan kesehatan.
Selain itu, Pemprov menjalankan sejumlah program prioritas, di antaranya pemerataan layanan kesehatan bergerak, peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal di sektor industri, pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di pulau terluar, serta penguatan kolaborasi antara industri pertambangan, program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR), dan UMKM lokal.
Transformasi Ekonomi Inklusif & Kemitraan Industri-UMKM
Salah satu fokus pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah mendorong transformasi ekonomi yang lebih inklusif. Meski sektor pertambangan dan hilirisasi masih menjadi penggerak utama ekonomi daerah, pemerintah menilai manfaat pertumbuhan perlu diperluas ke sektor-sektor yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.
"Kita semua tahu dan merasakan bahwa pertumbuhan ini belum inklusif. Data BPS menunjukkan sekitar 90% ekonomi kita masih diwakili oleh industri pertambangan yang bersifat ekstraktif. Sementara sektor lain yang menyentuh masyarakat luas seperti perikanan dan perkebunan hanya menyumbang sangat sedikit, berkisar 1% hingga 2%," ujar Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda yang dikutip detikcom dari situs resmi Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Maluku Utara.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Maluku Utara mendorong penguatan sektor nonpertambangan melalui pemberdayaan UMKM, perluasan akses pembiayaan, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha. Pemerintah provinsi juga menjalin kolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk mempercepat UMKM naik kelas melalui pendampingan usaha, peningkatan literasi keuangan, hingga kemudahan akses permodalan.
Sherly mengatakan bahwa sekitar 60% aktivitas ekonomi berada di sektor UMKM. Karena itu, ketika UMKM di suatu daerah tumbuh, roda perekonomian daerah pun ikut bergerak. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga, dan kementerian berperan sebagai fasilitator dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha serta membuka akses permodalan yang tepat.
"Kita ingin adanya kolaborasi bersama dalam menumbuhkan ekonomi di daerah melalui UMKM," ujarnya.
Akses Layanan Kesehatan dan Pendidikan Merata
Di bidang kesehatan, Sherly menyampaikan bahwa Maluku Utara telah mencapai status Universal Health Coverage (UHC), yang menandakan seluruh masyarakat telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Meskipun tingkat kepesertaan aktif saat ini masih sekitar 82 persen, provinsi ini telah memenuhi kriteria sebagai daerah dengan status UHC Prioritas.
Sherly menjelaskan, masyarakat yang memiliki KTP Maluku Utara kini dapat mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan hanya dalam waktu 24 jam tanpa harus menunggu hingga dua pekan.
"Siapapun warga Maluku Utara yang punya KTP, bisa langsung aktif BPJS-nya dalam waktu 24 jam, tanpa perlu menunggu dua minggu," ujat Sherly dikutip dari RRI.
Ia juga mengapresiasi sinergi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan pada 10 kabupaten/kota yang mendukung pencapaian tersebut. Meski demikian, Sherly mengakui layanan kesehatan di Maluku Utara masih perlu terus ditingkatkan. Karena itu, pemerintah provinsi berkomitmen melakukan pembenahan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan secara bertahap agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih optimal.
Selain kesehatan, sektor pendidikan juga menjadi fokus dari kerja Gubernur Sherly. Salah satu gebrakan reformasi yang dilakukan adalah penghapusan uang komite di seluruh SMA, SMK, dan SLB, baik negeri maupun swasta. Kebijakan ini berlaku sejak April 2025 untuk sekolah negeri, dan mulai Juli bagi sekolah swasta.
"Kalau bicara pendidikan, kita tidak bisa setengah hati. Anak-anak Maluku Utara harus bisa sekolah tanpa beban biaya," ujarnya.
Selain itu, Sherly juga menggulirkan program beasiswa bagi 1.000 lulusan SMA untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Maluku Utara yang telah memiliki akreditasi B. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah yang realistis di tengah kemampuan fiskal daerah, sekaligus menjadi upaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda di Maluku Utara.
Konektivitas Antar-Pulau & Infrastruktur Dasar
Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga berkomitmen memperluas akses transportasi laut guna meningkatkan mobilitas masyarakat serta memperlancar distribusi logistik di wilayah kepulauan. Komitmen ini diintegrasikan ke dalam program strategis Trans Kieraha, yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan jalur penghubung antar pulau guna mendorong pemerataan ekonomi hingga ke wilayah terpencil.
Upaya penguatan konektivitas laut ini ditandai oleh dua pencapaian penting pada tahun 2026. Pertama, pelayaran perdana KM Sabuk Nusantara 115. kapal perintis ini resmi bersandar di Pelabuhan Galela pada 15 Januari 2026 sebagai pembuka konektivitas wilayah tersebut.
Kedua, pelayaran perdana KM Tatamailau, sebuah kapal milik PT Pelni yang resmi bersandar di Pelabuhan Tobelo pada 30 April 2026. Pelayaran ini terwujud berkat kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan RI, dan PT Pelni.
Kehadiran KM Tatamailau membuka rute pelayaran strategis yang menghubungkan Tobelo secara langsung dengan Bitung, Ambon, hingga Sorong tanpa perlu transit di Ternate. Rute langsung ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat berupa waktu tempuh yang lebih singkat serta efisiensi biaya perjalanan.
Melalui konektivitas laut yang andal ini, distribusi barang dan jasa di Halmahera Utara menjadi lebih lancar, sekaligus membuka akses mobilitas yang lebih luas ke berbagai wilayah di Indonesia timur.
Selain memperkuat konektivitas transportasi laut, Pemprov Maluku Utara juga memprioritaskan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sepanjang 2025, sebanyak 700 unit rumah berhasil direnovasi dengan anggaran Rp 20 miliar melalui kolaborasi antara Pemprov Malut, pemerintah kabupaten/kota, dan TNI. Proses renovasi ini dilakukan secara cepat tanpa mengurangi kualitas bangunan, dengan target penyelesaian sekitar 1,5 hingga 2 bulan untuk setiap rumah.
Tahun 2026 ini, Pemprov Maluku Utara menargetkan peningkatan program menjadi 1.500 unit rumah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50 miliar. Pemerintah provinsi juga berupaya memperluas cakupan program melalui dukungan pemerintah pusat lewat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan target hingga 20.000 unit rumah.
"Kita pastikan pembangunan rumah bisa rampung dalam 1,5 hingga 2 bulan," ujar Sherly.
Menurut Gubernur Sherly, penyediaan hunian layak menjadi bagian dari transformasi sosial yang dijalankan pemerintah daerah. Program tersebut melengkapi berbagai kebijakan di sektor pendidikan dan kesehatan sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat perlindungan sosial, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Maluku Utara.
