.webp)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai mengambil ancang-ancang mitigasi banjir di masa transisi musim kemarau ke musim hujan. Fokus mitigasi akan dilakukan di 4 kecamatan langganan banjir.
"Kondisi Kota Makassar pada saat ini dari faktor cuaca memang sekarang kita dalam masa transisi dari musim kering atau kemarau ke musim hujan," kata Kepala Pelaksana BPBD Makassar Hendra Hakamuddin kepada detikSulsel, Selasa (11/7/2023).
Hendra mengungkapkan 4 kecamatan langganan banjir tersebut yakni Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, dan Panakukang. Keempat wilayah ini akan dimitigasi dengan cara struktural dan non struktural.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mitigasi banjir kan ada istilah dalam kebencanaan itu ada mitigasi struktrutal dan non struktural. Struktural itu sifatnya fisik. Fisik itu artinya perbaikan drainase. Terus perbaikan tanggul," ujarnya.
Saat ini kata Hendra, Pemkot Makassar melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar juga telah melakukan perawatan saluran air. Bahkan Pemerintah Pusat melalaui Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) disebut sudah turut melakukan upaya mitigasi.
"Itu dilaksanakan oleh PU, bahkan tanggul sendiri juga beberapa waktu lalu pemerintah kota sudah membenahi beberapa panjang ruas," ungkap Hendra.
"Kemudian kami juga mendapatkan informasi dari mitigasi strukturalnya dari Balai Besar Pompengan juga akan merencanakan membuat kolam retensi lagi di wilayah Maros. Ini diperkirakan akan mengurangi banjir di daerah-daerah Tamalanrea, Biringkanaya," ujarnya.
Menurut Hendra, penanganan banjir di Makassar tidak bisa hanya dilakukan satu instansi saja. Dia menyebut penanganan mesti dilakukan bersama-sama karena setiap instansi terkait memiliki kewenangan masing-masing.
"Tapi yang saya sampaikan bahwa begini, mitigasi bencana banjir tidak bisa hanya dilakukan oleh BPBD saja atau pemerintah kota saja. Karena penyebab banjir di Kota Makassar kalau bicara banjir itu penangannya perlu dari multistakeholder," terangnya.
Hendra mencontohkan kewenangan terkait sungai merupakan tugas BBWSPJ. Sementara drainese menjadi kewenangan Pemkot Makassar.
"Misalkan Balai Pompengan itu kewenangan pusat, kemudian drainase, beberapa drainase memang kewenangan pemerintah kota. Dan ada beberapa drainase kewenangan pemerintah provinsi," imbuhnya.
Dia pun berharap sinergitas ini dapat dijalankan dengan baik. Sehingga ke depannya mitigasi banjir di 4 kecamatan rawan di Makassar juga dapat diantisipasi.
"Sehingga memang harus saling bersama-sama sinergi dan kolaborasi sehingga banjir ini bisa mitigasi. Mitigasi non struktural kan kita sosialisasi, utamanya ke 4 kecamtan yang tadi kita bilang," bebernya.
Selengkapnya di halaman selanjutnya.
Kaji Cabut Tanggap Dadruat Kekeringan
BPBD Makassar juga mempertimbangkan untuk mencabut status tanggap darurat bencana kekeringan (TDBK) karena Makassar sudah masuk transisi musim kemarau ke musim hujan. Hendra mengaku sudah bertemu Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto untuk membahas status tersebut.
"Tadi barusan saya menghadap ke Pak Wali Kota karena pada saat ini kita masih dalam status tanggap darurat bencana kekeringan. Kami mohon arahan Pak Wali Kota apakah TDBK ini tetap berlanjut atau belum (dicabut)," kata Hendra.
Hendra mengatakan pihaknya memang diminta untuk mengkaji pencabutan status tanggap darurat bencana kekeringan itu. BPBD akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk membahas mengenai status tersebut.
"Arahan beliau adalah kami diperintahkan untuk membuat mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder termasuk sehingga hasilnya secara resmi bisa kita putuskan apakah ini tanggap darurat bencana kekeringan sudah selesai. Artinya kita masuk ke masa transisi," terangnya.
Setelah status tanggap darurat bencana dipastikan, Hendra mengatakan pihaknya akan mulai beralih untuk membahas persiapan musim hujan. Dia akan memetakan waktu-waktu intensitas hujan tinggi yang bisa menjadi atensi nantinya.
"Ada namanya transisi bencana, dan berikutnya adalah kami sampaikan ke Pak Wali Kota dalam rapat koordinasi itu kami juga ingin membahas mengenai persiapan musim hujan," ucapnya.
"Kami (mau) tahu dari BMKG di bulan-bulan berapa, di momen-momen apa curah hujan atau intensitas hujan itu tinggi sehingga memerlukan atensi kita semua. Jadi seluruh Forkopimda akan diundang dipimpin langsung oleh Pak Wali Kota, rencananya seperti itu," ujarnya.
