Pemprov bersama DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) masih mengutak-utik Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2024. Rasionalisasi tengah dilakukan untuk menyesuaikan pagu anggaran dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan tahun depan.
Diketahui, RAPBD Sulsel 2024 awalnya diproyeksikan senilai Rp 10,466 triliun. Namun Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menolak rancangan itu hingga membuat rapat paripurna di DPRD Sulsel batal dilaksanakan pada Kamis (12/10).
Saat itu, Bahtiar beralasan komponen belanja dalam RAPBD tidak sesuai dengan proyeksi pendapatan. Pasalnya dia menilai ada potensi utang senilai Rp 1,6 triliun yang dianggap bisa memicu defisit keuangan.
"Menurut data dinas keuangan kami dengan TAPD, kami punya potensi utang di tahun 2024 itu, Rp 1,6 triliun. Datanya demikian. Oleh karenanya, saya sampaikan bahwa kita sekarang defisit Rp 1,5 triliun," kata Bahtiar kepada wartawan, Kamis (12/10/2023).
Belakangan, Pemprov Sulsel kembali mengadakan rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel pada Selasa (24/10). Dalam pertemuan itu mengemuka RAPBD Sulsel tahun 2024 diproyeksi menyusut menjadi Rp 10,2 triliun.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif mengatakan nilai tersebut didapatkan setelah dilakukan penyesuaian antara proyeksi pendapatan dan belanja. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel juga telah diminta mengkalkulasi proyeksi pendapatannya.
"Sudah itu, turun. Jadi Rp 10,260 triliun sekian. Turun 200 miliar (dari proyeksi RAPBD sebelumnya). Karena jangan sampai ditulis Rp 10,4 triliun, nanti belanja lagi Rp 10,4 triliun, jadi tahun 2025 ada utang baru lagi," ucap Syahar kepada wartawan usai rapat, Selasa (24/10).
Syahar mengatakan proyeksi RAPBD 2024 itu akan dikaji lagi oleh Tim Pemerintah Anggaran Daerah (TAPD) Sulsel untuk disesuaikan dengan anggaran belanja tiap OPD. Pihaknya akan kembali menggelar rapat pembahasan terkait itu pada Jumat (27/10).
"Nanti hasil yang tadi ini, oleh TAPD mengurai ke OPD-OPD. 52 OPD yang akan diurai satu per satu. (Tanggal) 27 (Oktober) di situlah kelihatan," tuturnya.
"Masuklah nanti di pembahasan komisi. Pembahasan komisi selesai, masuk lagi di pembahasan Banggar terakhirnya," tambah Syahar.
Program Bantuan Keuangan Dihapus
Kebijakan rasionalisasi RAPBD tahun 2024 berdampak pada sejumlah kegiatan yang berpotensi tidak dilanjutkan tahun depan. Program bantuan keuangan (bankeu) termasuk kegiatan yang akan dihapus dari RAPBD.
"(Program bantuan keuangan) Sepertinya sudah tidak ada. Itu termasuk belanja yang dikurangi. Karena itu sunah sifatnya," ungkap Syahar.
Diketahui, program bantuan keuangan kerap dianggarkan tiap tahun oleh Pemprov Sulsel di era Gubernur Andi Sudirman Sulaiman (ASS). Dalam pelaksanaannya, Pemprov memberikan bantuan anggaran ke instansi kabupaten/kota.
Bantuan keuangan itu dimaksudkan untuk mendorong percepatan di berbagai sektor, baik infrastruktur, pertanian, hingga pariwisata. Pada tahun 2023, Pemprov Sulsel masih sempat mengalokasikan bantuan keuangan sekitar Rp 217 miliar.
"Jadi dana bantuan keuangan tidak ada. Dana bantuan keuangan yang ada, yang sifatnya untuk BPJS, Hibah, untuk Pemilu," tegasnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
(sar/hsr)