.webp)
Sulawesi Selatan (Sulsel) termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang dikenal sebagai lumbung padi nasional. Namun julukan yang disandangnya terdengar ironis saat impor 70.000 ton beras justru masuk ke Sulsel.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas membenarkan adanya impor tersebut saat konferensi pers di Kantor Perum Bulog Jakarta, Rabu (18/10). Buwas mengaku miris akan kondisi itu.
"Sulawesi Selatan itu kan barometer dan produksi terbesar di Indonesia, jadi sampai hari ini, ini sudah kemasukan beras untuk Sulsel dari impor 70.000 ton. Miris kan," kata Buwas dilansir dari detikFinance, Rabu (18/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Buwas mengaku impor beras masuk ke Sulsel pertama kali dalam sejarah. Padahal Sulsel dikenal kerap menyuplai beras untuk provinsi lain di Indonesia.
"Artinya yang dulu Sulawesi Selatan tidak pernah, hari ini sejarah bahwa kemasukan beras impor," tegasnya.
Buwas lantas menyinggung soal tidak adanya pembatasan keluarnya beras ke daerah lain. Persoalan ini menyebabkan Sulsel yang sejak awalnya stoknya cukup, justru belakangan menjadi kekurangan.
"Karena tidak diatur soal pembatasan keluarnya beras dari sana, sehingga apa, diserap semua oleh Jawa Timur, Jawa Tengah, pokoknya wilayah-wilayah yang kurang beras ngambil semua dari Sulsel. Akhirnya Sulsel kurang," kata Buwas.
Dia pun menyarankan agar suplai beras ke daerah lain bisa diatur dengan ketat. Buwas mencontohkan Provinsi Lampung yang sudah membatasi pengeluaran gabah dan beras.
"Di Lampung sudah ada, salah satunya pengaturan bahwa tidak boleh gabah keluar dari Lampung, harus berupa beras kan. Beras itu juga dibatasi akan diatur ke mana nih beras dengan jumlah berapa," tuturnya.
Buwas menuturkan saat ini sisa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang belum kemasukan beras impor. Dia pun menekankan pentingnya pengawasan lantaran kebijakan impor terkait dengan harga diri daerah.
"Kemarin saya bilang ke teman-teman Bulog di sana (NTB), dikoordinasikan betul, diawasi betul, dilihat betul. Ini tinggal harga diri kita nih kalau sampai NTB kemasukan beras impor kita mau bangganya dari mana ini," jelas Buwas.
Sementara Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Sulselbar M Imron Rosidi menanggapi santai adanya impor 70.000 ton beras ke Sulsel. Imron mengaku tidak ada yang perlu dipermasalahkan terkait kebijakan itu.
"Ini Sulsel kan daerah produksi. Memang kalau daerah produksi, kemasukan impor kan nggak ada masalah sebenarnya. Salahnya di mana," kata Imron di Makassar, Kamis (19/10).
Imron menyebut impor 70.000 ton beras di Sulsel akan didatangkan secara bertahap mulai November. Imron menyebut, ada 40.000 ton di antaranya yang didatangkan dari Thailand, sementara sisanya belum diketahui.
"Tapi yang sudah jelas itu 40.000 ton dari Thailand, nanti di awal November atau minggu kedua November itu datang secara bertahap. Mungkin datang pertama 12.500 ton," ungkapnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Alasan Sulsel Butuh Impor Beras
Imron mengatakan impor dibutuhkan untuk mengantisipasi ketersediaan stok beras. Kebijakan ini juga diharapkan bisa mengendalikan harga beras di pasaran.
"Karena untuk antisipasi ketersediaan pangan di masyarakat juga dalam rangka pengendalian harga. Karena harga beras inikan naik terus," ujarnya.
Namun Imron tidak menegaskan suplai beras di Sulsel mengalami penurunan. Dia hanya menyebut suplai kerap dipengaruhi kenaikan harga.
"Kita tahulah hukum ekonominya, kalau harga naik terus ada masalah dengan suplai. Saya tidak bilang suplai turun, ya. Saya lebih istilahkan dianalisa sendiri ketika harga itu naik kok ada apa ini," lanjut Imron.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sulsel (BPS) tentang 'Statistik Daerah Provinsi Sulsel Tahun 2023' disebutkan jika 25 persen beras dari Sulsel mensuplai beras nasional. Hal ini membuat Sulsel dinobatkan satu dari 10 provinsi di Indonesia sebagai lumbung padi nasional.
Adapun 9 provinsi lainnya yang disebut sebagai lumbung padi, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Banten, Aceh dan Nusa Tenggara Barat.
Dalam data BPS Sulsel berdasarkan hasil survei kerangka sampel area (KSA) dilaporkan realisasi panen padi di Sulsel sepanjang Januari-Desember 2022 sebesar 1,04 juta hektare. Angka ini mengalami kenaikan 0,5 ribu hektare atau 5% dibandingkan 2021 yang sebesar 0,99 juta hektare.
Dari realisasi panen tersebut, Sulsel bisa memproduksi 5,09 juta ton gabah kering giling (GKG) sebesar 5,09 juta ton atau setara 2,92 juta ton beras pada tahun 2021. Sementara pada tahun 2022, total produksi GKG meningkat menjadi 5,36 juta ton atau jika dikonversi ke beras sebanyak 3,08 juta ton.
Pj Gubernur Sulsel Bantah Stok Kurang
Sementara Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengaku impor beras merupakan kebijakan nasional. Namun Bahtiar membantah stok beras kurang sehingga impor 70.000 ton beras masuk ke Sulsel.
"Tidak (kekurangan stok beras). Jadi kalau itu (impor beras) kan kebijakan nasionalnya. Kebijakan nasionalnya, karena Indonesia ini kan bukan cuma Sulawesi Selatan," ucap Bahtiar di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kamis (19/10).
Bahtiar menyebut Sulsel dalam kondisi relatif surplus. Dia sesumbar jika Sulsel bisa bertahan meski di tengah kemarau panjang.
"Kita di Sulawesi Selatan yang surplus. Misalnya beras kita untuk daerah lainnya, orang lagi El Nino kita malah panen. Jadi kita surplus untuk beras," paparnya.
Dia menambahkan stok beras di Sulsel sudah lebih dari cukup. Dia tidak merinci jumlah stok beras dimaksud, namun dia mengaku ketersediaannya mencukupi hingga akhir tahun.
"Tapi di Sulawesi Selatan sendiri, itu lebih dari cukup. Nah, tentu namanya manajemen logistik itu tidak hanya berpikir hari ini kan. Bagaimana dua-tiga bulan ke depan," imbuh Bahtiar.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Stok Beras Sulsel Diminta Dikaji Ulang
Anggota DPRD Sulsel Fraksi NasDem Ady Ansar mengaku baru mengetahui Sulsel mendapat beras impor sebesar 70.000 ton. Ady pun mendesak Pemprov Sulsel mengkaji ulang stok beras yang ada sampai dilakukan impor beras.
"Kita sangat sayangkan, sebagai anggota DPRD Provinsi tentu berharap supaya pemerintah menghitung dengan baik apakah memang kita defisit (beras). Ini kan di Sulsel beberapa daerah sudah panen ini," ucap Ady kepada wartawan, Kamis (19/10).
Pihaknya pun masih mempertanyakan sampai ada beras impor yang masuk di Sulsel. Jangan sampai lanjut dia, kebijakan impor ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
"Kita ini belum ada data disajikan dengan baik. Apalagi kalau misalnya ini impor cokko-cokko (sembunyi-sembunyi) toh, ini kan kesannya tidak bagus. Besar itu 70.000 ton," sebutnya.
Ady mengaku kebijakan impor bisa saja dilakukan. Hanya saja, pertimbangannya harus jelas semisal dengan tujuan untuk menstabilkan harga dan cadangan beras dalam kondisi defisit.
"Sekarang harga memang naik saya akui, tetapi ini mau puncak karena sudah panen di beberapa tempat. Kalau misalnya untuk penanganan jangka pendek boleh-boleh saja, tetapi kita harus hitung dengan betul, kasihanlah masyarakat petani kita," jelasnya.
