Perum Bulog Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) membenarkan adanya rencana beras impor 70.000 ton yang masuk di Provinsi Sulsel. Bulog menganggap kebijakan tersebut wajar sekalipun Sulsel dikenal sebagai lumbung padi.
"Ini Sulsel kan daerah produksi. Memang kalau daerah produksi, kemasukan impor kan nggak ada masalah sebenarnya. Salahnya di mana," kata Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sulselbar M Imron Rosidi di kantornya, Kamis (19/10/2023).
Imron menjelaskan kebijakan impor dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok beras. Apalagi saat ini ada kenaikan harga beras yang disebut turun mempengaruhi suplai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena untuk antisipasi ketersediaan pangan di masyarakat juga dalam rangka pengendalian harga. Karena harga beras inikan naik terus," ucapnya.
"Kita tahulah hukum ekonominya, kalau harga naik terus ada masalah dengan suplai. Saya tidak bilang suplai turun, ya. Saya lebih istilahkan dianalisa sendiri ketika harga itu naik kok ada apa ini," tambah Imron.
Menurutnya, beras impor itu didatangkan dari negara yang berbeda. Namun ada 40.000 ton di antaranya yang didatangkan dari Thailand.
"Yang 70.000 ton itu (ada di antaranya) yang 40.000 nanti dari Thailand, yang 30.000 belum kita tahu," sebutnya.
Imron menargetkan stok 40.000 ton beras impor dari Thailand akan masuk di bulan November mendatang. Itu pun dikirim secara bertahap sebanyak 12.500 ton sebagai awal.
"Tapi yang sudah jelas itu 40.000 dari Thailand, nanti di awal November atau minggu kedua November itu datang secara bertahap. Mungkin datang pertama 12.500," sebut Imron.
Sebelumnya diberitakan, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas miris adanya 70.000 ton beras impor yang masuk di Sulsel. Padahal, Sulsel termasuk daerah lumbung pangan.
"Sulawesi Selatan itu kan barometer dan produksi terbesar di Indonesia, jadi sampai hari ini, ini sudah kemasukan beras untuk Sulsel dari impor 70.000 ton. Miris kan," kata Buwas di Kantor Perum Bulog di Jakarta, dilansir detikFinance, Rabu (18/10).
Buwas menjelaskan Sulsel tidak dalam kondisi kekurangan beras. Hanya saja Sulsel dituding tidak membatasi suplai beras ke daerah lain.
"Bukan karena produksinya kurang, bukan. Karena tidak diatur soal pembatasan keluarnya beras dari sana," tuturnya.
Sementara Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin enggan berkomentar terkait kebijakan itu. Dia berdalih hal itu merupakan kewenangan Bulog.
"Tanya ke Bulog, bukan kewenangan kita itu. Tanya ke Bulog," kata Bahtiar usai rapat paripurna terkait peringatan HUT ke-354 di DPRD Sulsel, Kamis (19/10).
(sar/hmw)