.webp)
Staf Khusus (Stafsus) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan, Brigjen Hoiruddin Hasibuan mengunjungi lokasi pengungsian di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Hoiruddin menjanjikan jaminan biaya hidup selama 6 bulan kepada pengungsi bila kembali ke kampung masing-masing.
"Pemerintah juga akan membantu biaya hidup masyarakat setelah kembali ke kampung halamannya selama enam bulan supaya mereka akan membangun kehidupan sebagaimana terjadi eksodus," kata Brigjen Hoiruddin Hasibuan dalam keterangannya, Minggu (15/10/2023).
Tim Kemendagri melakukan kunjungan di dua kampung yakni Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan dan Kampung Ayata, Distrik Aifat Timur Jauh, Kabupaten Maybrat pada Sabtu (14/10). Hoiruddin mengatakan kunjungan ini dilaksanakan karena adanya informasi dari Komnas HAM tentang data pengungsi Maybrat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berdasarkan informasi itu, Mendagri mengutus tim ini untuk mengecek ke lapangan dan ternyata sudah banyak pengungsi pulang ke kampung halaman," ujarnya.
Hoiruddin melanjutkan para pengungsi sebenarnya menginginkan kembali ke rumahnya atau kampungnya. Hanya saja, para pengungsi meminta agar pemerintah memperbaiki rumah mereka yang rusak.
"Hal penting yang perlu Kemendagri tindaklanjuti mendata lengkap pengungsi lalu dibagi tugas mana yang dilaksanakan bupati, gubernur dan sisanya dibahas pemerintah pusat. Bagi pengungsi yang belum kembali ini kita harus menyiapkan tempat tinggal mereka yang sudah rusak semua harus diperbaiki, termasuk alat berkebun dan alat dapur ini kita pikirkan supaya begitu mereka kembali bisa hidup normal," ujarnya.
Sementara itu, Pj Bupati Maybrat Bernhard Rondonuwu mengungkap pemerintah daerah dalam menangani pengungsi masih terkendala akses jalan. Dia pun meminta agar pemerintah provinsi dan pusat turut membantu perbaikan infrastruktur akses jembatan yang putus.
"Ijin pak staf khusus banyak hal sudah kami upayakan untuk memulangkan pengungsi tapi memang banyak hal juga yang menjadi kendala serius dan ini kami memohon bantuan dari pemerintah pusat. Terutama infrastruktur jalan ini menjadi penting, sebab ada beberapa jembatan putus sehingga akses masuk ke Kampung menjadi sulit," ungkapnya.
Bernhard juga menyebut listrik, air bersih dan kesehatan juga masih minim sehingga sangat membutuhkan kolaborasi pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Apalagi Pemkab Maybrat memiliki APBD yang minim.
"APBD kita tidak mampu mengatasi semua ini olehnya kami mohon bantuan dari provinsi dan juga pusat kita sama-sama kolaborasi melihat hal ini," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Komnas HAM menyebut ada 5.200 warga yang mengungsi pascapenyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Posramil Kisor, Kabupaten Maybrat 2021 silam. Namun, 1.800-an diantaranya telah kembali sedangkan 3.000-an warga masih mengungsi.
"Komnas HAM juga mendapatkan temuan ada 138 orang yang meninggal pada periode 2021-2023 selama mengungsi, kami juga meminta agar ini menjadi atensi yah, karena cukup banyak yang meninggal," ujar Anis Hidayah kepada detikcom, Jumat (13/10).
(ata/hsr)
