Mendagri soal Pengungsi Maybrat Dikembalikan Sebelum Natal: Itu Ide Bagus

Papua Barat Daya

Mendagri soal Pengungsi Maybrat Dikembalikan Sebelum Natal: Itu Ide Bagus

Juhra Nasir - detikSulsel
Jumat, 13 Okt 2023 13:45 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Foto: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Juhra Nasir/detikcom)
Maybrat -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons permintaan pengungsi asal Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya untuk dikembalikan sebelum perayaan natal 2023. Tito menyebut itu merupakan ide yang bagus.

"Itu ide bagus, nanti saya akan minta. Tadi saya tugaskan untuk segera didata dan upayakan dikembalikan. Kalau bisa sebelum Natal 2023 lebih baik," kata Tito Karnavian kepada wartawan usai melaksanakan rapat koordinasi dengan kepala-kepala daerah se-Papua Barat Daya di Aston Hotel, Sorong, Jumat (13/10/2023).

Tito mengaku ada perbedaan data pengungsi yang dimiliki oleh Komnas HAM dan Pemerintah Daerah. Dia pun telah menugaskan agar pemerintah provinsi dan pemda kembali melakukan pendataan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya (beda), data dari komnas HAM ada 5000-an sekian, sementara di Pemerintah daerah ada beberapa yang sudah kembali. Saya sudah minta pemda Provinsi dan Maybrat bentuk tim bersama dan melakukan pendataan," tambahnya.

Tito juga memerintahkan Forkopimda Papua Barat Daya untuk melakukan rapat koordinasi guna memastikan Kabupaten Maybrat aman sehingga para pengungsi bisa dipulangkan. Tito menuturkan bila belum aman, perlu ada penjagaan keamanan.

ADVERTISEMENT

"Saya tadi minta dari Pj Gubernur Papua Barat Daya dengan Bupati Maybrat untuk rapat forkopimda, dengan TNI/Polri, Kejaksaan, Pengadilan lihat betul situasi keamanan yang ada di titik-titik, diyakini aman, masyarakatnya dibantu untuk kembali," ungkapnya.

"Nah kalau dianggap daerah itu masih belum aman dan perlu keberadaan aparat keamanan, otomatis perlu dijaga. Tapi secara bertahap situasi keamanan semakin lama semakin baik, dan pengembalian pengungsi disesuaikan dengan prediksi situasi keamanan," terangnya.

Sementara itu, Koordinator Subkomisi Pemajuan Komnas HAM RI, Anis Hidayah mengungkapkan pihaknya sudah bertemu langsung dengan Mendagri pada Rabu (11/10). Dalam pertemuan itu, Komnas HAM menyampaikan dua temuan mereka saat berada di Papua.

"Iya benar, kami bahas dua hal yakni pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan dan kasus pengungsi di Maybrat. Khusus Maybrat, kami menyampaikan data pengungsi. Memang datanya sendiri belum terkonsolidasi menurut Pemkab itu ada sekitar 5.200 sekian pengungsi, tetapi berbeda dengan data polres, TNI maupun pemantauan CSO," tambahnya.

Pengungsi tersebut terdiri dari 1.800 orang sudah dipulangkan. Sementara, 138 orang meninggal di tempat pengungsian sehingga hal tersebut harus menjadi atensi Mendagri.

"Ada, 1800 orang sudah pulang, sisanya masih ada 3000an yang mengungsi dan tersebar diberbagai wilayah. Komnas HAM juga mendapatkan temuan ada 138 orang yang meninggal selama 2021-2023 selama mengungsi, kami juga meminta agar ini menjadi atensi yah, karena cukup banyak yang meninggal," ungkapnya.

Anis menyebut pengungsi meminta sebelum perayaan Natal 2023, mereka sudah dipulangkan. Sebab, sudah 2 tahun mereka merayakan natal di tempat pengungsian.

"Jadi, itu harapan masyarakat yang kami temukan saat melakukan pemantauan di lapangan. Mereka berharap Natal bisa pulang dengan jaminan keamanan. Mereka ingin natal di kampung halamannya bersama keluarga," ujarnya.

Sementara itu Pj Bupati Maybrat Bernhard E. Rondonuwu menambahkan bila dalam waktu dekat akses jalan di Distrik Aifat Timur telah terbangun. Warga Aifat Selatan, Aifat Timur tengah dan Aifat Timur sudah bisa dipulangkan sebelum natal.

"Target kami sampai bulan Desember ini, warga di distrik Aifat Timur bisa pulang, itu yang terjauh. Karena sudah kami anggarkan untuk membuat jalan ke wilayah Aisa. Kalau jalan sudah terbangun berarti yang bisa pulang adalah warga Aifat Selatan, Aifat Timur tengah dan Aifat Timur," ungkapnya.

Dia menuturkan Pemda masih membutuhkan anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan akses jalan. Bila terbangun, warga dari dua distrik lainnya bisa dipulangkan.

"Yang agak sulit adalah Aifat Timur Jauh dan Aifat Timur Selatan, itu nanti kita akan atur di APBD induk 2024 semoga dibantu oleh Provinsi dan Pusat untuk membangun akses jalan ke wilayah tersebut," ungkapnya.

Sebagai informasi, ribuan warga mengungsi buntut penyerangan Posramil Kisor oleh KKB pada Kamis, 2 September 2021 lalu. Empat personel TNI dilaporkan gugur dalam insiden tersebut.




(ata/hmw)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads