.webp)
Kualitas udara di Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui pemantauan alat indeks standar pencemaran udara (ISPU) tercatat buruk imbas kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Kondisi tersebut membuat sejumlah sekolah di Kalteng terpaksa menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
"Betul (kualitas udara memburuk), sudah ada 1 kota dan 4 Kabupaten yang menaikkan statusnya ke tanggap darurat sehingga pak gubernur mengimbau agar segera meliburkan anak-anak untuk bersekolah melalui daring saja atau PJJ," ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng Ahmad Toyib kepada detikcom, Jumat (6/10/2023).
Ahmad mengatakan lima daerah yang telah menaikkan status tanggap bencana darurat tersebut adalah Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kapuas, Pulang Pisau, dan Katingan. Sekolah yang berada di bawah Dinas Pendidikan daerah tersebut diminta untuk diliburkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sedangkan untuk wilayah yang ISPU-nya tinggi ada di Palangka Raya, Kotim, Barito Selatan dan Kotawaringin Barat (Kobar)," terangnya.
"Sehingga pihak Provinsi sudah menerbitkan SE melalui Disdik untuk sekolah yang terdampak ISPU-nya tinggi agar menerapkan PJJ untuk anak-anak," tambahnya.
Penetapan status tanggap bencana darurat ini pun telah diputuskan mulai hari ini Jumat (6/10) hingga 15 Oktober mendatang. Namun demikian, kebijakan PJJ hanya akan diterapkan menyesuaikan dengan kondisi kabut di wilayah terdampak.
"(PJJ) menyesuaikan situasi jadi silakan sekolah yang menjadi kewenangan daerah (terdampak) menyesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Kalau dianggap daerahnya sudah bagus ISPU-nya, sudah menyatakan tidak berbahaya secara otomatis pihak sekolah kembali menjalani pembelajaran seperti biasa," jelasnya.
Adapun pada data ISPU Maps Kalteng, tercatat Palangka Raya masuk dalam kategori berbahaya atau zona hitam dengan nilai 302. Kobar dengan kategori sedang atau zona biru dengan nilai 54, serta Barito Selatan dan Kotim masuk zona merah atau tidak sehat dengan nilai 293.
"Tapi di Katingan itu kan gak ada alat pengukur ISPU jadi mereka menaikkan status itu karena berdasarkan 11 indikator yang ada di Permen LHK tentang persyaratan untuk penetapan status siaga atau darurat Karhutla dan itu terpenuhi," pungkasnya.
(hsr/hsr)
