Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkap serapan APBD Pemprov Sulsel tahun 2023 masih rendah. Realisasi anggaran yang minim ini dianggap dipengaruhi kebijakan mutasi pejabat di era Andi Sudirman Sulaiman (ASS) masih menjadi gubernur.
Informasi yang dihimpun dari aplikasi Sistem Informasi Realisasi Tahunan Anggaran Sulawesi Selatan (siri'TASS) per tanggal 11 September, serapan APBD baru mencapai Rp 5.289.953.132.487. Angka ini merupakan realisasi memasuki triwulan ketiga tahun 2023.
Jika dipersentasikan, realisasi keuangan di angka 52,52 persen dari total APBD Provinsi Sulsel 2023 sebesar Rp 10.071.896.004.759. Sementara realisasi fisik dilaporkan mencapai 56,16 persen.
"Ini (serapan APBD) juga mungkin salah satu kendala yang membuat kenapa serapan anggaran rendah, terkait kebijakan mutasi oleh gubernur," ujar Ketua Banggar DPRD Sulsel Irwan Hamid kepada detikSulsel, Senin (11/9/2023).
Irwan melanjutkan pejabat yang dimutasi bisa mengganggu jalannya program kegiatan. Pasalnya ada proses administrasi yang terhambat dan butuh waktu untuk kembali diatur.
"Kenapa? Karena yang banyak dimutasi ini adalah pejabat teknis, yaitu eselon III dan IV. Tentu mengganggu kebijakan pelaksanaan kegiatan," jelasnya.
Anggota Komisi C DPRD Sulsel ini juga menambahkan urusan surat penyediaan dana (SPD) juga menjadi atensi. Menurutnya keterlambatan penerbitan SPD turut menghambat percepatan realisasi APBD di tiap OPD.
"Kedua terkait SPD yang tidak menyesuaikan kebutuhan OPD yang mengajukan pelaksanaan kegiatan. Ini yang mungkin (menjadi) sebab keterlambatan (realisasi anggaran) itu," papar Irwan.
Irwan turut menyinggung dana transfer dari pusat yang tidak sesuai harapan. Dana transfer yang dimaksud, baik dana alokasi umum (DAK) maupun dana alokasi khusus (DAK).
"Jadi ada tiga faktor (serapan APBD rendah), terkait mutasi pejabat teknis, SPD yang ditahan, dan dana transfer yang tidak sesuai dengan perencanaan awal," ujarnya.
Irwan menyesalkan anggaran yang terserap baru setengah dari total APBD Sulsel tahun 2023. Pemprov Sulsel harus bekerja keras mempercepat pelaksanaan program kegiatannya demi memaksimalkan serapan anggaran.
"Karena (masa anggaran) tinggal satu triwulan, (sementara realisasi APBD) baru seperduanya yang terlaksana," tambah Irwan.
Pihaknya khawatir jika anggaran tidak segera direalisasikan, dananya akan menyeberang lagi tahun mendatang. Hal ini akan menghambat Pemprov Sulsel dalam menyusun program ke depan.
"Mengingat sisa berapa bulan ini, pasti nyeberang ke tahun depan. Syukur kalau nyeberangnya cuma satu-dua bulan. Kalau tiga sampai empat bulan kan ini bisa jadi temuan nantinya," imbuhnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
(sar/sar)