DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) mengingatkan kepada calon penjabat (Pj) Gubernur yang akan menggantikan Andi Sudirman Sulaiman untuk bersiap-siap menghadapi kondisi pemerintahan di Sulsel. Banyak tugas berat yang menanti Pj Gubernur terpilih.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni'matullah alias Ulla usai rapat paripurna pengumuman masa akhir jabatan Andi Sudirman Sulaiman, Jumat malam (5/8/2023), yang berakhir pada 5 September nanti. Dia mengatakan, siapapun Pj Gubernur yang nantinya memimpin Sulsel sudah harus siap menghadapi kondisi pemerintahan yang tidak baik-baik saja.
"Setelah rapat pimpinan, baik pimpinan DPR maupun ketua fraksi, saya diminta untuk menyampaikan ke publik bahwa terkait dengan pemberhentian Pak Gubernur, kita mau mengingatkan siapa pun yang mau jadi Pj Gubernur. Bahwa Anda sedang menghadapi pemerintahan yang sedang tidak baik-baik saja-saja," kata Ulla.
Ulla menjelaskan kondisi yang tidak baik-baik saja itu terjadi lantaran Sulsel dibayang-bayangi utang yang besar. Saat ini, utang yang belum dibayar Pemprov Sulsel sejak tahun 2022 mencapai Rp 1,2 triliun.
"Tahun ini kita memperoleh limpahan utang dari tahun 2022 sebesar Rp 1,2 triliun, itulah jumlah utang yang paling besar selama pemerintahan ini ada. Pernah terjadi cukup besar karena COVID, itu hanya Rp 600 miliar. Sekarang ini kita menghadapi Rp 1,2 triliun," ungkapnya.
"Itu artinya APBD Tahun 2023 menanggung beban yang kita tidak bicarakan waktu ditetapkan. Berarti akan ada uang untuk APBD tahun 2023 ini dipakai untuk membayar utang Rp 1,2 triliun itu. Belum lagi kalau kita bicara bahwa ada lagi Rp 600 (miliar) itu utang PEN jangka panjang. Jadi total sebenarnya Rp 1,8 (triliun) meskipun Rp 600 (miliar) itu utang jangka panjang," ucapnya.
Secara khusus, Ulla menyebut utang tersebut terdiri atas utang Dana Bagi Hasil (DBH) ke Kabupaten/Kota hingga proyek Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Utang tertinggi yang belum dibayarkan yakni DBH dan PEN, lalu disusul dengan utang program pertanian, pendidikan, hingga rumah sakit.
"Tetapi utang jangka pendek itu Rp 1,2 triliun, apa itu? Rp 720 (miliar) itu utang DBH, ke kabupaten/kota yang kita tidak bayar di tahun 2022. Nanti tahun ini baru dibayar. Kemudian ada utang PEN, pekerjaan proyek-proyek PEN itu hampir Rp 180 miliar. Sisanya itu program-program lain, baik di Pertanian, Disdik, PU, dan rumah sakit," paparnya.
DPRD Sulsel singgung Mattoanging di halaman selanjutnya.
(asm/hsr)