.webp)
Sulawesi Selatan (Sulsel) akan dipimpin penjabat (Pj) Gubernur setelah masa jabatan Andi Sudirman Sulaiman berakhir pada 5 September nanti. DPRD Sulsel pun mengingatkan calon Pj Gubernur punya tugas besar karena kondisi pemerintahan yang dinilai sedang tidak baik-baik saja.
"Tadi setelah rapat pimpinan, baik pimpinan DPR maupun ketua fraksi, saya diminta untuk menyampaikan ke publik bahwa terkait dengan pemberhentian Pak Gubernur, kita mau mengingatkan siapa pun yang mau jadi Pj Gubernur. Bahwa Anda sedang menghadapi pemerintahan yang sedang tidak baik-baik saja-saja," kata Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni'matullah alias Ulla kepada wartawan, Jumat malam (4/8/2023).
Ulla mengatakan kondisi tidak wajar itu disebabkan oleh utang yang menumpuk, bahkan pertama dalam catatan sejarah pemerintahan di Sulsel. Ulla menyebut sedikitnya ada Rp 1,2 triliun utang yang belum dibayarkan sejak tahun 2022.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Contohnya adalah, tahun ini kita memperoleh limpahan utang dari tahun 2022 sebesar 1,2 triliun, itulah jumlah utang yang paling besar selama pemerintahan ini ada. Pernah terjadi cukup besar karena COVID, itu hanya Rp 600 miliar. Sekarang ini kita menghadapi Rp 1,2 triliun," ungkapnya.
Ia juga menuturkan hal ini menyebabkan APBD Sulsel Tahun 2023 akan menanggung biaya yang tidak dibicarakan rinciannya saat ditetapkan. Belum lagi jika ditambah dengan utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 600 miliar.
"Itu artinya APBD Tahun 2023 menanggung beban yang kita tidak bicarakan waktu ditetapkan. Berarti akan ada uang untuk APBD tahun 2023 ini dipakai untuk membayar utang Rp 1,2 triliun itu. Belum lagi kalau kita bicara bahwa ada lagi Rp 600 (miliar) itu utang PEN jangka panjang. Jadi total sebenarnya Rp 1,8 (triliun) meskipun Rp 600 (miliar) itu utang jangka panjang," ucapnya.
Ulla menerangkan utang dengan jumlah fantastis itu terdiri atas utang Dana Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota, proyek PEN, dan program lainnya. Dengan masing-masing rincian utang DBH dan PEN yang paling tinggi, lalu disusul dengan utang program pertanian, pendidikan, hingga rumah sakit.
"Tetapi utang jangka pendek itu Rp 1,2 triliun, apa itu? Rp 720 (juta) itu utang DBH, ke kabupaten/kota yang kita tidak bayar di tahun 2022. Nanti tahun ini baru dibayar. Kemudian ada utang PEN, pekerjaan proyek-proyek PEN itu hampir Rp 180 miliar. Sisanya itu program-program lain, baik di Pertanian, Disdik, PU, dan rumah sakit," tambahnya.
Dengan demikian, Ulla mengatakan masyarakat Sulsel membutuhkan Calon Pj Gubernur yang dapat mengurai masalah ini dengan baik. Ulla juga mengatakan uang dengan jumlah seperti itu seharusnya dapat menyelesaikan proyek mangkrak seperti Stadion Mattoanging.
"Itu soal besar, di mana kita butuh orang yang bisa fokus memperbaiki keadaan ini. Rp 1,2 T itu nda kecil bagi provinsi sebesar Sulsel. Mengapa? Karena (kalau) Rp 1,2 T itu bukan persoalan besar, maka kita sudah bisa selesaikan Stadion Mattoanging kalau ada duit Rp 1,2 T. Faktanya ada duit Rp 1,2 T itu dipakai membayar utang," bebernya.
Selengkapnya di halaman selanjutnya.
Sehingga, Ulla pun mengkhawatirkan utang tersebut akan menumpuk dari tahun ke tahun. Hal ini pada akhirnya dapat mempengaruhi APBD Sulsel di tahun-tahun mendatang.
"Nah, yang kami takutkan, ini kan carry over dari tahun 2022 ke 2023. Kalau tidak ditangani secara baik APBD maka dia akan menjadi roll over. Roll over itu artinya bergulir terus, mempengaruhi tahun depan, tahun depannya lagi utang ini," ucapnya.
Sebenarnya, DPRD Sulsel telah memberi lampu hijau kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk melakukan perubahan APBD parsial. Menurut Ulla hal itu dilakukan untuk melunasi utang yang membengkak secara berangsur-angsur.
"Kita sudah memberi izin atau menyetujui, Pemprov untuk melakukan Perkadab. Apa itu? adalah perubahan parsial APBD, perubahan sebagian untuk bayar utang itu," terangnya.
Ia menambahkan, Pemprov kembali meminta APBD parsial ini untuk ketiga kalinya demi membayar utang DBH tahun ini. Hanya saja, Ulla mengatakan DPRD Sulsel tidak setuju karena pembahasan APBD sudah tidak lama lagi.
"Nah, mereka mengajukan parsial ketiga lagi sekarang ini 240 Miliar. Untuk menutupi utang DBH tahun berjalan. Kami di DPRD terus terang tidak setuju dengan itu. Karena pembahasan APBD perubahan sudah sangat dekat," ujarnya.
