.webp)
DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) mengingatkan kepada calon penjabat (Pj) Gubernur yang akan menggantikan Andi Sudirman Sulaiman untuk bersiap-siap menghadapi kondisi pemerintahan di Sulsel. Banyak tugas berat yang menanti Pj Gubernur terpilih.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni'matullah alias Ulla usai rapat paripurna pengumuman masa akhir jabatan Andi Sudirman Sulaiman, Jumat malam (5/8/2023), yang berakhir pada 5 September nanti. Dia mengatakan, siapapun Pj Gubernur yang nantinya memimpin Sulsel sudah harus siap menghadapi kondisi pemerintahan yang tidak baik-baik saja.
"Setelah rapat pimpinan, baik pimpinan DPR maupun ketua fraksi, saya diminta untuk menyampaikan ke publik bahwa terkait dengan pemberhentian Pak Gubernur, kita mau mengingatkan siapa pun yang mau jadi Pj Gubernur. Bahwa Anda sedang menghadapi pemerintahan yang sedang tidak baik-baik saja-saja," kata Ulla.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ulla menjelaskan kondisi yang tidak baik-baik saja itu terjadi lantaran Sulsel dibayang-bayangi utang yang besar. Saat ini, utang yang belum dibayar Pemprov Sulsel sejak tahun 2022 mencapai Rp 1,2 triliun.
"Tahun ini kita memperoleh limpahan utang dari tahun 2022 sebesar Rp 1,2 triliun, itulah jumlah utang yang paling besar selama pemerintahan ini ada. Pernah terjadi cukup besar karena COVID, itu hanya Rp 600 miliar. Sekarang ini kita menghadapi Rp 1,2 triliun," ungkapnya.
"Itu artinya APBD Tahun 2023 menanggung beban yang kita tidak bicarakan waktu ditetapkan. Berarti akan ada uang untuk APBD tahun 2023 ini dipakai untuk membayar utang Rp 1,2 triliun itu. Belum lagi kalau kita bicara bahwa ada lagi Rp 600 (miliar) itu utang PEN jangka panjang. Jadi total sebenarnya Rp 1,8 (triliun) meskipun Rp 600 (miliar) itu utang jangka panjang," ucapnya.
Secara khusus, Ulla menyebut utang tersebut terdiri atas utang Dana Bagi Hasil (DBH) ke Kabupaten/Kota hingga proyek Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Utang tertinggi yang belum dibayarkan yakni DBH dan PEN, lalu disusul dengan utang program pertanian, pendidikan, hingga rumah sakit.
"Tetapi utang jangka pendek itu Rp 1,2 triliun, apa itu? Rp 720 (miliar) itu utang DBH, ke kabupaten/kota yang kita tidak bayar di tahun 2022. Nanti tahun ini baru dibayar. Kemudian ada utang PEN, pekerjaan proyek-proyek PEN itu hampir Rp 180 miliar. Sisanya itu program-program lain, baik di Pertanian, Disdik, PU, dan rumah sakit," paparnya.
DPRD Sulsel singgung Mattoanging di halaman selanjutnya.
Singgung Utang Bisa Selesaikan Stadion Mattoanging
Ulla mengatakan masyarakat Sulsel membutuhkan Calon Pj Gubernur yang dapat mengurai masalah ini dengan bijak. Sebab jika dapat dikelola dengan baik maka seharusnya proyek Stadion Mattoanging yang mangkrak bisa diselesaikan.
"Itu soal besar, di mana kita butuh orang yang bisa fokus memperbaiki keadaan ini. Rp 1,2 T itu nda kecil bagi provinsi sebesar Sulsel. Mengapa? Karena (kalau) Rp 1,2 T itu bukan persoalan besar, maka kita sudah bisa selesaikan Stadion Mattoanging kalau ada duit Rp 1,2 T. Faktanya ada duit Rp 1,2 T itu dipakai membayar utang," bebernya.
Di sisi lain, Ulla khawatir utang dengan jumlah fantastis ini dapat menumpuk dari tahun ke tahun. Sehingga kemudian utang-utang tersebut dapat mempengaruhi APBD Sulsel di tahun-tahun berikutnya.
"Nah, yang kami takutkan, ini kan carry over dari tahun 2022 ke 2023. Kalau tidak ditangani secara baik APBD maka dia akan menjadi roll over. Roll over itu artinya bergulir terus, mempengaruhi tahun depan, tahun depannya lagi utang ini," ucapnya.
"Kita sudah memberi izin atau menyetujui, Pemprov untuk melakukan Perkadab. Apa itu? adalah perubahan parsial APBD, perubahan sebagian untuk bayar utang itu," imbuhnya.
Sementara, Pemprov kembali meminta APBD parsial ini untuk ketiga kalinya demi membayar utang DBH tahun ini. Namun, Ulla mengatakan DPRD Sulsel tidak setuju karena pembahasan APBD sudah tidak lama lagi.
"Nah, mereka mengajukan parsial ketiga lagi sekarang ini Rp 240 miliar. Untuk menutupi utang DBH tahun berjalan. Kami di DPRD terus terang tidak setuju dengan itu. Karena pembahasan APBD perubahan sudah sangat dekat," ujarnya.
Nama calon Pj Gubernur Sulsel di halaman selanjutnya.
Fraksi Godok Calon Pj Gubernur Sulsel
Fraksi dengan suara dominan di DPRD Sulsel sudah mengantongi nama-nama figur calon Pj Gubernur. Namun fraksi belum memutuskan satu nama yang akan diusulkan ke pimpinan DPRD Sulsel.
Fraksi tersebut di antaranya Golkar dengan 13 kursi, NasDem 12 kursi, Gerindra 11 kursi, Demokrat 10 kursi, dan PKS 8 kursi.
Adapun 5 figur yang namanya mencuat yakni Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kemenko Polhukam Laksamana Muda TNI Abdul Rivai Ras. Kemudian Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kemenpan RB Jufri Rahman.
Selanjutnya ada Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar. Ada juga Staf Ahli Bidang Hukum Kemenkominfo Aswanto. Lalu Inspektur Utama Setjen DPR RI Komjen Nana Sudjana.
