"Saya tidak setuju itu karena akan menambah beban bagi pesisir, menambah ruang baru di pesisir, itu menghambat laju keluar masuknya air, dan itu terjadi di CPI dan Makassar New Port," tutur Direktur Eksekutif Walhi Sulsel Muhammad Al Amin usai Rakorsus Pemkot Makassar di Hotel Four Point By Sheraton Makassar, Selasa (14/3/2023).
Amin mengaku tegas menolak reklamasi. Apalagi sifatnya hanya untuk memenuhi kepentingan pengusaha dan mengabaikan lingkungan.
"Kami tidak merekomendasikan untuk melanjutkan reklamasi yang berorientasi bisnis khususnya dan rakus lahan atau rakus tempat," tambahnya.
Menurutnya, reklamasi sebagai pencegah banjir rob hanya sebatas membuat tanggul dan pemecah ombak agar air pasang laut tidak masuk ke daratan.
"Reklamasi menurut wali kota yang mitigatif itu hanya membuat tanggul, pemecah ombak, hanya untuk menghindari supaya air tidak masuk ke daratan. Kalau itu masih bisa kami diskusikan. Tapi kalau sifatnya reklamasi rakus lahan, bisnis oriented dan mengganggu kehidupan masyarakat lokal saya rasa itu tidak bisa diterima," tegasnya.
Menurutnya, banjir di Makassar turut dipengaruhi daerah penyanggahnya, baik Makassar maupun Maros. Pemkot Makassar juga diminta bersinergi dengan pemerintah daerah setempat untuk bersama-sama merumuskan pencegahan banjir.
"Caranya apa, tentu dengan memulihkan ruang hijau, di daerah resapan di kabupaten Gowa sebagai daerah penyangga. Nah Wali Kota bisa bersinergi dengan bupati Gowa atau gubernur mendiskusikan pemulihan daerah penyangga Kota Makassar, supaya daya tampungnya normal dan bagus, supaya limpasa airnya tidak masuk ke Makassar," urai Amin.
Amin kembali menegaskan, pihaknya akan terus berbeda paham dengan pemerintah Kota Makassar jika reklamasi tetap dilanjutkan. Dia mengatakan pencegahan-pencegahan bencana tidak boleh dilakukan dengan menciptakan bencana baru.
"Itu yang saya bilang, kami akan kembali berseberangan dengan Wali Kota, kami tidak pernah menyarankan perbaikan kota atau mitigasi kita dari rob atau pasang lewat reklamasi," tuturnya.
Sementara Wali Kota Makassar Danny Pomanto menyebut ide tentang reklamasi itu setelah melihat beberapa daerah yang berhasil. Dua daerah yang dijadikan contoh oleh Danny adalah Singapura dan Dubai.
"Kenapa konsep reklamasi itu muncul. Terbukti bahwa daerah-daerah yang melakukan reklamasi seperti Dubai, Singapura, itu berhasil menahan kenaikan air laut untuk masuk ke darat," kata Danny kepada wartawan, Selasa (14/3).
Dia mengklaim reklamasi yang ada di Kota Makassar menjadi kebutuhan. Reklamasi yang ada di Pantai Losari disebut sebagai kebutuhan mitigasi rob dan kenaikan air laut.
"Reklamasi New Port itu untuk kebutuhan ruang, dan kebutuhan perairan. Reklamasi yang ada di Pantai Losari itu reklamasi kebutuhan mitigasi. Jadi bedakan macam reklamasi," katanya.
Danny menyebut efek positif dari reklamasi telah dirasakan di Center Point of Indonesia (CPI) Makassar. Dia mengatakan, ketimbang dengan beberapa wilayah pesisir lain di Kota Makassar, CPI adalah tempat yang tidak akan terdampak rob dan mampu bertahan hingga 200 tahun.
"Itu artinya kita bisa memproteksi hingga 200 tahun kalau ada rob bisa tertahan disitu. Coba kita lihat rob yang ada di makassar itu sekitar Tallo, Ujung Tanah, yang mengalami rob. Kenapa karena di situ tidak ada reklamasi," papar Danny.
(sar/nvl)