.webp)
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengaku telah mendeteksi pejabat-pejabat Pemkot Makassar yang tidak netral dalam Pilkada 2024. Danny menyebut saat ini ada 17 lurah hingga sekretaris kecamatan (sekcam) yang teridentifikasi.
"Sekarang terdeteksi bukan lagi 10, (sudah) 14 lurah, dan 17 (total) dengan beberapa sekcam," ungkap Danny kepada wartawan, dikutip Jumat (6/12/2024).
Danny mengatakan dirinya juga telah menghadap ke Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya untuk menyampaikan pelanggaran tersebut. Dia mengaku diminta untuk memproses para ASN yang tidak netral.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sudah menghadap (lisan) untuk diproses, menghadap kemarin di wamen. Sudah. Disampaikan sebagai pembelajaran," ujar Dany.
"Saya tanya (ke Wamen) ini diproses atau tidak, kalau tidak diproses jadi modus, kalau diproses pasti ada risikonya. (Jawaban Wamen) proses aja, Pak, supaya jadi pembelajaran," imbuhnya.
Diketahui, Danny Pomanto sebelumnya mengaku akan mencopot 10 lurah yang terindikasi tidak netral di Pilkada 2024 meski dilarang melakukan mutasi pejabat oleh Bawaslu Sulsel. Danny menegaskan mutasi pejabat diperbolehkan selama ada izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kalau dikasih izin saya, kenapa tidak. Kan di situ (aturannya) jika diizinkan," tegas Danny, Sabtu (30/11).
Danny mengaku mencurigai sikap Bawaslu Sulsel yang melarangnya melakukan mutasi pejabat lewat surat. Dia menyebut surat larangan dari Bawaslu Sulsel itu diterima usai dirinya mewacanakan penggantian 10 lurah yang diduga terlibat politik praktis.
"Reaksi yang paling terbaru adalah saya menyatakan sebelum pencoblosan ada 10 lurah yang terpapar (politik praktis) bahkan atau semua, ada kan peristiwa ada aksi tiba-tiba muncul (surat Bawaslu Sulsel) seperti ini," kata Danny.
(asm/sar)
