Gubernur Papua Lukas Enembe dikukuhkan menjadi kepala suku besar di Papua usai mengklaim mendapat kesepakatan dari tujuh wilayah adat. Namun kebijakan ini menuai sorotan hingga ditentang tokoh masyarakat Papua.
Lukas Enembe resmi diangkat sebagai kepala suku besar usai dikukuhkan di kediaman pribadi Lukas Enembe di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua pada Minggu (9/10). Pengukuhan dilakukan Dewan Adat Papua (DAP) yang dihadiri dari 7 wilayah.
"Ini tujuh wilayah adat Papua kemarin hadir mengukuhkan gubernur sebagai kepala suku besar Papua," beber kuasa hukum Lukas Enembe, Alloysius Renwarin kepada wartawan di Jayapura, Papua, Rabu (12/10/2022).
Alloysius mengaku penetapan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar melalui proses musyawarah mufakat. Dewan Adat Papua dari 7 wilayah dinilai sudah mewakili.
"Itu ketujuh wilayah adat berarti mewakili hadir mengukuhkan kepala suku," tuturnya.
Kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe pun akan diselesaikan secara hukum adat. Alloysius berdalih, dewan adat akan mengambil alih penanganannya.
"Jadi para-para adat akan menyelesaikan ini," tegas Alloysius.
Sementara Ketua Dewan Adat Papua Dominikus Sorabut menuturkan, penetapan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar tidak dilakukan secara sepihak. Namun diproses secara organisasi dewan adat.
"Ini adalah proses organisatoris. Kami sudah melakukan pleno resmi yang ke-11 di Jayapura. Tujuh wilayah semua hadir," kata Dominikus dalam keterangan yang diterima, Senin (10/10).
Dominikus melanjutkan, pengukuhan Lukas Enembe bukan karena kepentingan pribadi. Dewan Adat Papua menilai Lukas Enembe dari sepak terjangnya selama ini.
"Kami tidak disogok oleh siapa-siapa, tetapi terpanggil nurani untuk Ibu Pertiwi, sehingga kami datang dan memutuskan bahwa layak seorang Lukas Enembe dijadikan sebagai pemimpin besar tanah dan bangsa Papua atau Kepala Suku besar tanah dan bangsa Papua," terangnya.
Menurutnya, pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku adat besar di Papua bukan karena statusnya sebagai gubernur. Lukas Enembe dinilai layak karena pengabdiannya selama ini yang telah menduduki sejumlah posisi strategis.
"Pengabdian itu tidak bisa diragukan. Dia betul-betul membuktikan bagaimana dia mencerdaskan anak bangsa, meningkatkan pembangunan kepada masyarakat adat. Kemudian membuka isolasi. Daerah-daerah yang terjauh pun dia mendekatkan pembangunan. Itu luar biasa," ungkapnya.
Cucu Pahlawan Nasional Papua Menolak
Cucu Pahlawan Nasional Papua Marthen Indey, Onesimus Indey menolak penetapan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar di Papua. Onesimus menegaskan, dirinya hanya mengenal Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua.
"Kalau Bapak Lukas sebagai Gubernur itu kami akui, tapi kalau sebagai kepala suku besar secara umum, saya tidak setuju," kata Onesimus dalam keterangan yang diterima, Rabu (12/10).
Onesimus yang merupakan tokoh masyarakat Depapre, Kabupaten Jayapura itu menjelaskan tidak mungkin seluruh wilayah Papua dengan sekitar 250 suku bisa memiliki satu orang kepala suku besar. Dia menyebut semua suku sama kedudukan dan derajatnya.
"Semua suku dan kampung-kampung khususnya di wilayah pantai ini punya pemimpinnya masing-masing. Begitu juga suku-suku di pegunungan. Kalau gubernur ya hanya satu," tegasnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
(sar/ata)