Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) dikritik DPRD akibat lambannya rencana penyertaan modal untuk 4 BUMD sebesar Rp 52 miliar. Draf ranperda penyertaan modal belum disetor sehingga rencana pemberian suntikan modal ke BUMD ikut terhambat.
"Perda penyertaan modal ini sangat penting. Cuma tidak tahu bagaimana respons-nya eksekutif (Pemprov Sulsel) ini supaya bisa cepat. Termasuk ibu Since (eks Kepala Biro Ekonomi) selalu kami desak (masukkan draf ranperda)," ungkap Anggota Komisi C DPRD Sulsel Irwan Hamid saat rapat bersama para direksi BUMD di Gedung DPRD Sulsel, Rabu (29/6/2022).
Legislator PKB ini menuturkan BUMD harusnya juga jadi prioritas. Ini lantaran BUMD diharapkan bisa menyumbang pendapatan daerah. Sehingga BUMD perlu segera disuntik modal untuk memaksimalkan potensi bisnis.
"Kalau tidak didukung dengan modal, tidak mungkinlah bisa jalan, mustahil. Jadi tinggal kemauan pemerintah mau tidak memenuhi kewajibannya memberikan penyertaan modal," tukasnya.
Sementara, Anggota Komisi C Usman Lonta menuturkan mestinya Pemprov yang berinisiatif mendorong percepatan pembahasan ranperda penyertaan modal BUMD. Salah satunya dengan mempercepat menyerahkan draf ranperda.
"Karena tidak mungkin perda penyertaan modal ini didorong dari DPRD, itu harus dikaji mendalam oleh pemprov. Dari Pemprov baru kemudian di DPRD untuk dimintai persetujuan," ujar Usman.
Direktur Utama PT Sulsel Citra Indonesia (SCI) atau Perseroda Sulsel, Yasir Mahmud mengungkapkan, pihaknya memang sangat membutuhkan suntikan modal untuk menjalankan berbagai bisnis yang dijalankan. Sejumlah rencana strategis untuk pengembangan lini bisnis baru.
"Bahwa betul sekali, plan bisnis yang kami sampaikan tadi itu sangat bagus. Namun sebagus apa pun juga, kalau tanpa modal, sangat susah kami bergerak. Dan itu sangat kami rasakan," tuturnya.
Simak di halaman selanjutnya soal tertahannya draf ranperda.
(tau/sar)