.webp)
Fraksi PPP DPRD Jawa Barat mendesak Pemprov Jabar untuk mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Bahkan, BUMD yang dianggap tidak produktif diminta segera dimerger.
Berdasarkan catatan Fraksi PPP, jumlah BUMD di Jabar mencapai 94 unit di tahun 2023. Dari jumlah itu, hanya 88 diantaranya yang melaporkan kegiatannya. Sebagian besar BUMD diketahui bergerak di bidang perbankan dan air minum.
Desakan agar Pemprov Jabar melakukan evaluasi besar-besaran pada BUMD itu disampaikan dalam refleksi akhir tahun Fraksi PPP DPRD Jabar yang dihadiri enam anggotanya, Zaini Shofari, Muhamad Romli, Arief Maoshul Affandy, Aten Munajat, Dedi Damhudi, dan Uden Dida Efendi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sejauh ini BUMD masih jalan di tempat. Kalau perlu dimerger saja dari pada keluar dana operasional yang tidak sedikit," ucap Muhamad Romli, anggota Fraksi PPP, Jumat (27/12/2024).
Menurut Romli, optimalisasi BUMD jadi salah satu PR bagi Pemprov Jabar dan juga gubernur terpilih nanti. Menurutnya, belum semua BUMD khususnya milik Pemprov Jabar memberikan kontribusi ke pendapatan daerah.
Di tahun 2024 ini kata dia, Pemprov Jabar telah mengucurkan dana sekitar Rp 7 triliun untuk diinvestasikan ke 13 BUMD. Hanya saja, baru Bank BJB yang terlihat dapat memberi kontribusi secara nyata.
"Karena itu, nantikan ada gubernur baru, kalau yang tidak mampu ya dimerger saja," tegasnya.
Sementara Zaini Shofari, Ketua Fraksi PPP mengungkapkan, keberadaan BUMD seharusnya membawa dampak signifikan bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat, bukan menambah beban pembiayaan pemerintah.
"Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah daerah provinsi harus melakukan kajian terhadap BUMD yang kurang sehat dan tidak produktif agar di merger serta dibentuk holding dengan tujuan meningkatkan pendapat dan mengurangi beban pembiayaan secara terus menerus," ujarnya.
Salah satu BUMD yang disorot yakni PT Bandarudara Internasional Jawa Barat yang mengelola Bandara Kertajati, Majalengka.
"Contohnya keberadaan BIJB Kertajati, seharusnya dikerjasamakan saja dengan Angkasa Pura supaya tidak menjadi beban pembiayaan secara terus menerus. Pemerintah daerah provinsi harus ada klasterisasi BUMD agar perannya tidak bertabrakan," tandasnya.
(bba/dir)
