.webp)
Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) dikritik DPRD akibat lambannya rencana penyertaan modal untuk 4 BUMD sebesar Rp 52 miliar. Draf ranperda penyertaan modal belum disetor sehingga rencana pemberian suntikan modal ke BUMD ikut terhambat.
"Perda penyertaan modal ini sangat penting. Cuma tidak tahu bagaimana respons-nya eksekutif (Pemprov Sulsel) ini supaya bisa cepat. Termasuk ibu Since (eks Kepala Biro Ekonomi) selalu kami desak (masukkan draf ranperda)," ungkap Anggota Komisi C DPRD Sulsel Irwan Hamid saat rapat bersama para direksi BUMD di Gedung DPRD Sulsel, Rabu (29/6/2022).
Legislator PKB ini menuturkan BUMD harusnya juga jadi prioritas. Ini lantaran BUMD diharapkan bisa menyumbang pendapatan daerah. Sehingga BUMD perlu segera disuntik modal untuk memaksimalkan potensi bisnis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau tidak didukung dengan modal, tidak mungkinlah bisa jalan, mustahil. Jadi tinggal kemauan pemerintah mau tidak memenuhi kewajibannya memberikan penyertaan modal," tukasnya.
Sementara, Anggota Komisi C Usman Lonta menuturkan mestinya Pemprov yang berinisiatif mendorong percepatan pembahasan ranperda penyertaan modal BUMD. Salah satunya dengan mempercepat menyerahkan draf ranperda.
"Karena tidak mungkin perda penyertaan modal ini didorong dari DPRD, itu harus dikaji mendalam oleh pemprov. Dari Pemprov baru kemudian di DPRD untuk dimintai persetujuan," ujar Usman.
Direktur Utama PT Sulsel Citra Indonesia (SCI) atau Perseroda Sulsel, Yasir Mahmud mengungkapkan, pihaknya memang sangat membutuhkan suntikan modal untuk menjalankan berbagai bisnis yang dijalankan. Sejumlah rencana strategis untuk pengembangan lini bisnis baru.
"Bahwa betul sekali, plan bisnis yang kami sampaikan tadi itu sangat bagus. Namun sebagus apa pun juga, kalau tanpa modal, sangat susah kami bergerak. Dan itu sangat kami rasakan," tuturnya.
Simak di halaman selanjutnya soal tertahannya draf ranperda.
Draf Ranperda Penyertaan Modal Tertahan di Biro Hukum
Staf Ahli Bidang Ekonomi Pemprov Sulsel, Since Erna Lamba mengklaim draf ranperda penyertaan modal ini sudah tuntas. Bahkan saat masih menjadi Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan.
"Sebelum saya dilantik (sebagai staf ahli) saya sudah meneruskan (draft perda penyertaan modal) ke pak gubernur. Kemudian Biro Ekonomi sudah menyurat ke Biro Hukum untuk segera diproses," kata Since.
Namun kata Since, Biro Hukum menginginkan ada pembahasan lanjutan. Sehingga draf Ranperda tersebut belum diserahkan ke DPRD Sulsel.
"Karena ada pertimbangan biro hukum, bahwa kita akan duduk bersama dulu dengan (BUMD) yang akan mendapat penyertaan modal. Itu terkait core business (bisnis inti)," pungkasnya.
Simak di halaman selanjutnya besaran modal BUMD
Pemprov Sulsel Rencana Suntik Modal 4 BUMD Rp 52 Miliar
Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) menyiapkan penyertaan modal untuk 4 badan usaha milik daerah (BUMD). Rencananya disiapkan anggaran hingga Rp 52 miliar.
"Perdanya (penyertaan modal) ini sementara disusun naskah akademiknya. Nilainya sekitar Rp 52 miliar untuk BUMD," ungkap Kepala Bagian Sarana Perekonomian dan SDA Biro Ekonomi Setda Sulsel, Abdul Aziz Bennu saat ditemui di ruangannya, Jumat (15/4).
Menurutnya, ada 4 BUMD milik Pemprov Sulsel yang akan menerima suntikan modal ini. Antara lain PT Sulawesi Citra Indonesia (SCI) atau Perseroda Sulsel, Bank Sulselbar, Jamkrida dan Perusda Agrobisnis. Namun dia menyebut besaran suntikan modal ke setiap BUMD belum dibahas detail.
"Untuk besaran yang diterima setiap BUMD belum kita ketahui. Ini akan diatur dalam Perda nanti," jelasnya.
