.webp)
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mendesak Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (ASS) untuk segera menindaklanjuti rekomendasi KASN terkait proses lelang jabatan. Lantaran masih ada 8 pejabat hasil lelang jabatan yang belum dilantik.
"KASN menanyakan soal tindaklanjut rekomendasi KASN (kepada Gubernur Sulsel). Jadi (diminta) menindaklanjuti proses hasil seleksi yang sudah disetujui KASN," ungkap Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto kepada detikSulsel, Selasa (24/5/2022).
Untuk diketahui KASN telah menyurati Gubernur Sulsel ASS dengan nomor B-1488/JP.00.00/04/2022. Sifat segera, hal rekomendasi penegasan tindak lanjut. Surat bertanggal 14 April 2022 ini diteken Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Poin utama surat KASN ini meminta Gubernur Sulsel segera menindaklanjuti rekomendasi KASN nomor B-560/KASN/02/2022 tanggal 11 Februari 2022 perihal rekomendasi hasil seleksi terbuka terhadap 14 JPT Pratama di lingkungan Pemprov Sulsel. Hasil penelusuran yang dilakukan KASN terdapat 8 calon pejabat pimpinan tinggi pratama hasil seleksi terbuka yang belum dilantik.
"Silahkan tanya langsung dengan Gubernur, apa yang sudah disepakati bersama dengan KASN terkait dengan kelanjutan proses hasil seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama khususnya terhadap 8 Jabatan yang belum ditetapkan/dilantik," jelasnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Imran Jausi sebelumnya membenarkan KASN sudah mengirimkan surat kepada Gubernur Sulsel ASS, terkait 8 pejabat Pemprov Sulsel hasil lelang jabatan belum dilantik hingga kini. Surat rekomendasi KASN belum dijalankan sepenuhnya.
"Sudah ada (surat teguran dari KASN), karena memang SOP dari KASN untuk mengingatkan tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan," ungkap Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Imran Jausi kepada detikSulsel, Selasa (24/5).
Imran mengatakan surat dari KASN untuk mengingatkan Pemprov Sulsel bahwa masih tersisa 8 jabatan OPD yang belum terisi. Sebab dari 14 jabatan yang dilelang, baru 6 pejabat yang dilantik.
"Biasanya KASN cuma mengeluarkan surat untuk mengingatkan rekomendasi yang dikeluarkan masih tersisa 8 jabatan," paparnya.
Imran menambahkan, pihaknya menanti arahan dari Gubernur Sulsel terkait jadwal pelantikan 8 OPD yang masih kosong agar segera diisi pejabat definitif. Pasalnya saat ini delapan posisi tersebut masih dijabat pelaksana tugas (Plt).
"Belum pi dilantik (8 OPD), masih menunggu arahan pimpinan," ujar Imran.
Pemprov Sulsel diketahui membuka lelang jabatan untuk 14 posisi eselon II sejak akhir 2021 lalu namun hanya 6 pejabat yang sudah dilantik pada Rabu 16 Maret 2022 lalu.
Untuk diketahui, 8 posisi yang belum dilantik ini sebenarnya sudah ditetapkan tiga besar hasil seleksi bersamaan dengan 6 jabatan yang sudah dilantik. Tiga besar hasil seleksi diumumkan pada 29 Desember 2021.
Untuk Inspektur Daerah, tiga besar hasil seleksi berurutan Andi Adeha Syamsuri, Rusham Haeruddin Haruna dan Syafruddin Kitta. Tiga besar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan ada Muhamaad Ilyas, Muharwan dan Siti Zaleha Soebarini.
Selanjutnya tiga besar hasil lelang jabatan Kepala Dinas Kesehatan ada Darwis, Muhammad Ishaq Iskandar dan Rosmini Pandin. Posisi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersaing tiga nama antara lain Muh Saleh, Suciati Sapta Margani dan Yuhadi Samad.
Calon Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ada Muhammad Rais Kahar, Nurlina Saking dan Taufiq. Untuk Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ada tiga calon yaitu Andi Isma, Ardilles Sagaf dan Since Erna Lamba.
Kemudian Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa bersaing Asrul Sani, Rony Yakob dan Zulhenny. Terakhir untuk Direktur RSUD Haji Makassar ada Darwis, Rosmini Pandin dan Sukreni Abdullah.
(tau/nvl)
