Didesak Minta Maaf Usai Sindir Warga Rampi, Andi Sudirman Enggan Tanggapi

Didesak Minta Maaf Usai Sindir Warga Rampi, Andi Sudirman Enggan Tanggapi

Darmawanti Adellia Adipradana - detikSulsel
Kamis, 19 Mei 2022 13:32 WIB
Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (dok. Humas Pemprov Sulsel).
Foto: Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (dok. Humas Pemprov Sulsel).
Makassar -

Perwakilan warga Kecamatan Rampi, Luwu Utara dan mahasiswa Luwu Raya mendesak Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman segera meminta maaf terkait pernyataannya yang menyindir warga Rampi untuk keluar dari Indonesia. Tapi, Andi Sudirman enggan menanggapi desakan permintaan maaf itu.

Sudirman tidak mau berkomentar banyak saat ditanya terkait tuntutan permintaan maaf tersebut, di acara Silaturahmi Pendidikan Dalam Rangka Hardiknas Dirangkaikan dengan Pengukuhan Bunda PAUD di Hotel Four Points by Sheraton, Kamis (19/5/2022).

"Saya kira soal sekolah ini dulu dibahas. Pertanyaan dong soal masalah pendidikan," ungkap Andi Sudirman menanggapi pertanyaan soal desakan permintaan maaf dari warga Rampi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Andi Sudirman kemudian menjelaskan sejumlah program akselerasi pendidikan terutama untuk mengurangi anak putus sekolah/tidak sekolah. Termasuk mendorong mutu pendidikan.

Saat ditanya kembali terkait tuntutan mahasiswa Luwu Raya agar meminta maaf, Andi Sudirman hanya mengomentari isu lain.

ADVERTISEMENT

"Masalah pendidikan?" ujar Sudirman sambil berlalu naik ke mobil dinasnya.

Untuk diketahui, Warga Kecamatan Rampi, Luwu Utara mendesak Gubernur Sulsel Andi Sudirman untuk meminta maaf terkait penyataannya yang menyindir warga Rampi untuk keluar dari Republik Indonesia. Pernyataan itu dinilai melukai perasaan warga.

Desakan tersebut datang dari berbagai unsur masyarakat di Rampi. Selain dilayangkan dari tokoh masyarakat, desakan juga dikeluarkan dari Ketua Pengurus Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Rampi (PB IPMR).

"Itu juga yang kami tunggu, kalau ASS minta maaf, maka persoalan ini kami anggap clear," ujar salah seorang tokoh masyarakat Rampi, Freddy kepada detikSulsel, Sabtu (14/5).

Gubernur Sulsel pun diharapkan mempunyai itikad baik sebab dianggap tidak etis menyampaikan sindiran kepada warga. Bahkan sindiran itu dikatakan akan dibawa ke jalur hukum jika Gubernur Sulsel tidak meminta maaf.

"Kami lagi koordinasi untuk itu (tempuh jalur hukum) dengan seluruh warga dan keluarga," ucap dia.

Tak hanya dari warga Rampi, sejumlah mahasiswa yang btergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu Raya (IPMIL) berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur terkait pernyataan Andi Sudirman tersebut.

Unjuk rasa ini digelar pada Selasa (17/5) lalu. Massa mahasiswa menyuarakan orasinya yang menuntut Andi Sudirman segera meminta maaf. Bahkan tidak hanya menuntut permintaan maaf, massa meminta agar Luwu Raya (Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur) menjadi provinsi sendiri.

"Tolong bantu kami pak gubernur, izinkan kami membentuk Provinsi Luwu Raya, karena Sulsel dianggap tidak mampu mensejahterakan masyarakat Luwu Raya," ucap salah satu peserta orasi saat itu.

Ucapan ASS yang Minta Warga Rampi yang Protes Jalan Rusak Keluar RI

ASS menyindir warga Rampi dengan meminta mereka keluar dari Republik Indonesia (RI). Pernyataan itu disampaikan saat membawakan sambutan di Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Luwu Timur (Lutim) ke-19 pada Kamis (12/5/2022).

"Katanya ada yang mau keluar dari Sulawesi Selatan ini, kenapa tidak sekalian keluar dari Indonesia," kata Andi Sudirman dalam sambutannya.

Dia lantas menjelaskan, dalam melakukan pembangunan di setiap daerah perlu melihat skala prioritas. Andi Sudirman mengatakan pembangunan didahulukan di lokasi-lokasi strategis dan penting.

"Cari yang strategis yang mana harus dibangun dan penting untuk dibangun. Karena kalau mau dibangun semua tidak mungkin, (jalan dari Rampi ke Masamba Lutra) 80 kilo kali 6 (lebar jalan), Rp 480 miliar," sebut Andi Sudirman.

Masih dalam sambutannya, Andi Sudirman mengungkapkan Pemprov Sulsel sejatinya bukan tidak ingin membangunkan jalan yang layak untuk masyarakat. Hanya saja, hal itu mesti dilakukan secara bertahap.

"Kita bukan tidak membangun, tidak. Kenapa, panjangnya kita tentu bertahap. Kemampuan keuangan wilayah kita itu tidak sekuat yang kita pikirkan," ungkap dia.




(tau/nvl)

Hide Ads