.webp)
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menanggapi sorotan ke pernyataannya yang meminta warga Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara (Lutra) keluar dari Republik Indonesia (RI), buntut warga protes jalanan rusak dan mengancam pindah ke daerah tetangga di Poso, Sulawesi Tengah.
Andi meminta pernyataannya yang disampaikan pada sambutan di Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Luwu Timur (Lutim) pada Kamis (12/5/2022) lalu itu tidak dipelintir. Saat sambutan di HUT Lutim tersebut, Andi memang sempat memaparkan terkait kondisi jalanan di Lutra yang dikeluhkan warga Rampi.
"Wah itu jangan dipelintir lah, jangan dipelintir. Intinya tidak ada ke sana bahasannya. Kita mau bekerja bersama Pemda Lutra untuk membangun," kata Andi Sudirman Sulaiman, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/5/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Andi juga mengatakan Pemprov Sulsel dan Pemkab Lutra justru bekerja sama dalam membangun infrastruktur, khususnya jalanan.
"Kita tetap pada posisi, tidak ada opsi kecuali kita harus bangun (infrastruktur wilayah terpencil) dan itu komitmen kita dari awal yang tidak pernah bergeser sedikit pun," jelasnya.
Menurut Andi Sudirman, infrastruktur di Rampi merupakan kewenangan Pemda Lutra. Meski begitu, Pemprov Sulsel akan tetap memberikan bantuan untuk pembangunan di daerah tersebut.
"Kami sudah meminta Pemda Lutra untuk segera melakukan perencanaan DED di perubahan dan kemudian kita bisa melakukan bantuan keuangan di tahun berikutnya," ucapnya.
Lebih lanjut Andi Sudirman mengatakan perencanaan dengan baik sangat diperlukan karena kondisi medannya cukup berat. Maka dari itu, dia menyebut perlu ada perencanaan yang matang.
"Tentu paling terbaik adalah bagaimana merencanakan. Ada desain untuk pematangan, perintisan jalan dan kemudian masuk pengerasan dan masuk tahapan berikutnya. Harus bertahap karena kalau tidak kita bisa gagal dalam sistem (membangun)," pungkasnya.
Gubernur Sulsel Sindir Warga Keluar dari RI
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman sempat menanggapi ancaman warga Kecamatan Rampi, Lutra yang mau pindah ke Poso, Sulteng. Andi Sudirman lantas menyindir balik warga yang mengancam tersebut.
"Katanya ada yang mau keluar dari Sulawesi Selatan ini, kenapa tidak sekalian keluar dari Indonesia," kata Andi Sudirman, saat menghadiri HUT ke-19 Luwu Timur, Kamis (12/5).
Andi Sudirman kemudian menjelaskan, pembangunan di setiap daerah perlu melihat skala prioritas. Pembangunan akan didahulukan di lokasi-lokasi strategis dan penting untuk segera dibangun.
"Cari yang strategis yang mana harus dibangun dan penting untuk dibangun. Karena kalau mau dibangun semua tidak mungkin, (jalan dari Rampi ke Masamba Lutra) 80 kilo kali 6 (lebar jalan), Rp 480 miliar," sebut Andi Sudirman.
"Kita bukan tidak membangun, tidak. Kenapa, panjangnya kita tentu bertahap. Kemampuan keuangan wilayah kita itu tidak sekuat yang kita pikirkan," ujarnya.
Diskominfo Sebut Ucapan Gubernur Hanya Candaan
Terkait pernyataan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang menyindir warga Rampi keluar dari Indonesia, Diskominfo Sulsel memberi klarifikasi. Pernyataan itu disebut hanya candaan.
"Kalau melihat dari nada dan ekspresi Pak Gubernur itu kan sebenarnya sekadar bercanda," tutur Kepala Diskominfo-SP Sulsel Amson Padolo yang dikonfirmasi detikSulsel, Jumat (13/5).
Omongan Gubernur ASS tersebut beredar luas lewat penggalan video. Pernyataannya itu disampaikan saat menghadiri sidang paripurna HUT ke-19 Luwu Timur, Kamis (12/5).
"Itu kan video yang beredar, video yang terpotong, kalau kita lihat secara utuh konteksnya Pak Gubernur itu dijawab dengan nada bercanda," ucapnya.
DPRD Kritik Gubernur Sulsel Bercanda
DPRD Sulsel turut berkomentar terkait pernyataan Gubernur Sulsel tersebut. Gaya komunikasi publik pemerintah dianggap masih lemah.
"Menurut saya Pak Gubernur kurang arif dan bijaksana menyampaikan pernyataan guyonan politik di ruang resmi seperti itu. Apalagi dengan masalah yang disampaikan warga, direspons secara bercanda," ujar papar Ketua Komisi A DPRD Sulsel Selle KS Dalle saat dihubungi detikSulsel, Jumat (13/5).
Komunikasi antar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lutra dinilai tidak maksimal. Dampaknya, segala kebijakan dan program pemerintah tidak tersampaikan dengan baik.
"Menurut saya memang sangat lemah baik Pemprov Sulsel dan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, yaitu bagaimana mengkomunikasikan kebijakan yang diambil kepada publik secara baik," papar dia.
(asm/nvl)
