Anggota Komisi II DPR menyoroti ada banyak konflik pertanahan. Ia mengusulkan tambahan alokasi anggaran buat Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.
Selain mempermudah dan mempercepat, peralihan hak elektronik ini meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi terjadinya kesalahan atau manipulasi data.
Kanwil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) DKI Jakarta meluncurkan Layanan Peralihan Hak Atas Tanah Secara Elektronik.