Sekuriti pabrik PT SIPP Bengkalis ngaku dijemput dan dipaksa untuk tanda tangan berkas oleh petugas KLHK. Terkait hal itu, KLHK pun memberikan penjelasan.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin membolehkan bangunan yang jadi aset pemerintah digunakan untuk berbagai kegiatan termasuk kegiatan politik.