Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menyoroti adanya data yang menyebut sebanyak 30-40% KPR subsidi ditolak karena skor kredit calon nasabah buruk akibat pinjol.
Imparsial meminta program KPR TNI AD diaudit. Masalah pemotongan gaji dan transparansi pengelolaan dana jadi sorotan, berdampak pada kesejahteraan prajurit.
Pemerintah menambah kuota FLPP 2025 dari 220 ribu menjadi 350 ribu. BP Tapera optimis penyerapan kuota meningkat meski tantangan bankability masih ada.