Sebagai alternatif mekanisme pengajuan, saat ini sejumlah bank sudah menerapkan digitalisasi pada pengajuan KPR. Lantas, apakah digitalisasi pengajuan KPR dapat menjadi solusi efektif untuk memudahkan masyarakat yang ingin membeli rumah?

Menurut Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, digitalisasi dapat memudahkan proses pengajuan KPR pada tahap pengecekan kelengkapan dokumen dan administrasi. Misalnya untuk memeriksa KTP, buku rekening, dan dokumen pelengkap lainnya, sehingga proses menjadi lebih singkat.

"Saya kira bank juga sudah bisa secara mudah mengecek apakah nasabah itu layak sebagai konsumen enggak. Saya kira sekarang sudah mulai banyak (bank yang) melakukan (digitalisasi)," ujar Tauhid kepada detikcom, Rabu (20/3/2024).

Selain itu, ia menilai digitalisasi dapat mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan layanan KPR karena mendukung ketersediaan informasi. Masyarakat bisa dengan mudah mengetahui di antaranya skema pinjaman, tingkat bunga, uang muka, penalti, dan konsekuensi.

"Sebenarnya sudah bisa begitu (digitalisasi pengajuan KPR), tetapi catatnya tentu saja kalau yang mulus biasanya kalau seorang konsumen itu tidak punya catatan buruk soal pinjaman, apakah di pinjaman online, pay checking, dan sebagainya. Biasanya itu akan dimudahkan, jadi sangat mengungkinkan untuk bisa melalui online, sepanjang dokumen itu tersedia dengan baik," jelasnya.

Lebih lanjut, Tauhid mengungkapkan digitalisasi tersebut sudah mulai masif dilakukan oleh sejumlah perbankan selama lima tahun belakangan ini, terlebih oleh BTN sebagai salah satu bank yang sudah menerapkan digitalisasi pengajuan KPR.

Menurutnya, penerapan digitalisasi pengajuan KPR yang dilakukan oleh BTN sudah cukup baik. Terlebih sekarang pengajuan data dan verifikasi sudah dapat dilakukan, sehingga bank bisa mengetahui kemampuan membayar nasabah.

"Memberikan dokumen, misalnya buku rekening koran untuk diserahkan (atau) dikirim. Dari situ saja sudah bisa tanpa harus ketemu. Saya kira itu menurut saya sudah cukup baik," imbuhnya.

Namun, ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan untuk memaksimalkan digitalisasi pengajuan KPR. Tauhid menyampaikan kurangnya literasi digital bisa menjadi kendala dalam penerapan digitalisasi pengajuan KPR. Pasalnya, generasi yang lebih muda yang lebih memahami teknologi, sementara sebagian masyarakat lainnya kurang menguasainya.

"Digitalisasi itu karena mereka belum paham cara kerja ekosistem yang disediakan, misalnya soal mekanisme bunga, mekanisme penalti, mekanisme savingnya-nya seperti apa dan sebagainya saya kira itu yang penting," kata Tauhid.

Oleh karenanya, ia menyebut pengajuan KPR melalui layanan digital perlu ditingkatkan agar 'user friendly' supaya tidak mempersulit nasabah. Dikhawatirkan nasabah menemukan kendala yang tidak bisa diatasinya, sehingga harus pergi ke kantor untuk mendapat bantuan mengakses aplikasi bank.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan digitalisasi seharusnya bisa lebih diperdalam. Seperti halnya ketika proses analisis, evaluasi terhadap produk-produk, aplikasi, atau pengajuan KPR yang diajukan oleh nasabah.

"Termasuk di dalam misalnya melaksanakan credit scoring terhadap nasabahnya. Dengan peningkatan layanan online seperti itu saja yang sudah diklaim sebagai bentuk digitalisasi itu dampaknya sudah besar," ucap Piter.

"Kalau lihat dari data yang disampaikan oleh bank-bank itu, mereka menunjukkan dengan peningkatan layanan berbasis teknologi informasi tersebut, yang layanan online tersebut, kredit KPR yang mereka sadurkan itu meningkat cukup signifikan. Jadi ini sudah membantu," sambungnya.

Piter juga menyebut digitalisasi pengajuan KPR masih bersifat parsial dan sederhana. Menurutnya, potensi digitalisasi dalam proses pengajuan KPR seharusnya bisa lebih luas, salah satunya dengan menghubungkan semua mitra dari bank. Dengan begitu, bank bisa mendapatkan data informasi yang dibutuhkan untuk proses penilaian kelayakan pengajuan KPR yang dilakukan oleh nasabah dengan lebih lengkap. (dna/dna)